JATIMNET.COM, Lamongan – Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan Anshori menganggap aspirasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lamongan yang melakukan unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan keinginan rakyat. 

"Yang menjadi aspirasi kawan-kawan HMI adalah representasi keinginan rakyat dan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini kami dukung sepenuhnya," kata Anshori ketika ditemui awak media di Gedung DPRD Lamongan setelah menemui pendemo, Kamis, 1 September 2022.

Dukungan itu dilakukan Anshori karena ia sebagai wakil rakyat sudah selayaknya melindungi dan mewakili rakyat dalam memperjuangkan haknya. 

BACA JUGA: Puluhan Mahasiswa HMI Lamongan Turun Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi

"Kami di DPRD adalah wakil rakyat yang harus mendengarkan keluh kesah yang dirasakan masyarakat, termasuk keluh kesah terkait rencana kenaikan BBM," ujarnya. 

Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Lamongan itu menjelaskan apabila kenaikan harga BBM bersubsidi ini tetap dilaksanakan, maka beberapa faktor akan terdampak. 

"Harga-harga kebutuhan masyarakat akan mengalami kenaikan, terutama kenaikan harga sembilan bahan pokok dan daya beli masyarakat akan tergerus. Kondisi ini tentu akan mengakibatkan laju inflasi mengalami kenaikan," ucapnya. 

BACA JUGA: Jika Harga BBM Kembali Naik, Nelayan Probolinggo Khawatir Tak Bisa Melaut

Selain itu, politikus senior asal Kecamatan Turi itu juga menyampaikan kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum pulih akibat Covid-19. Jika harga BBM dinaikkan oleh pemerintah, tentu dampaknya juga akan dirasakan masyarakat Lamongan. 

"Kondisi ekonomi masyarakat tentu akan bertambah susah, angka kemiskinan dan angka pengangguran akan semakin meningkat, apalagi kondisi kemiskinan di Lamongan pada tahun 2021 masih cukup besar yaitu di angka 13,86 persen. Begitu juga tingkat pengangguran terbuka masih tinggi yakni di angka 4,90 persen," katanya. 

Ia berharap pemerintah tidak menaikkan harga BBM dan bisa mencari pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhan subsidi BBM misalnya mengkaji ulang kebijakan pajak, retribusi, dan penerimaan negara bukan pajak.