JATIMNET.COM, Surabaya – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) angkat bicara ihwal rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah. Kedua organisasi ini meminta solusi terbaik agar rakyat tidak dirugikan.

“Kami menyarankan agar DPR bersama pemerintah perlu duduk mencari solusi terbaik,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah KH Haedar Nashir di Surabaya dikutip dari Antara, Kamis, 1 September 2022.

BACA JUGA : PKS Jatim Menolak Kenaikan Harga BBM

Untuk mencari solusi terbaik, ia melanjutkan, para pihak terkait dihimbau bermusyawarah. Adapun tujuannya memperoleh kesepakatan agar kebijakan yang ditetapkan tidak merugikan mayoritas masyarakat. “Jadi, poin-nya di situ,” ujar dia.

Sementara itu, Ketum PBNU, KH Yahya Cholil Staqut menyatakan bahwa rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah merupakan pilihan berat di tengah situasi ekonomi dunia. Namun demikian, pemerintah diminta melakukan skema permasalahan. Ini termasuk soal kenaikan BBM dengan risiko terkecil bagi rakyat.

“Tentu kami akan meminta pemerintah memelihara kondisi supaya tetap kondusif tidak ada gejolak yang berkaitan dengan hal tersebut. Tapi, dengan pertama-tama kita juga saling menyadari keadaan berat yang harus kita hadapi,” ia menuturkan.

BACA JUGA : Jika Harga BBM Kembali Naik, Nelayan Probolinggo Khawatir Tak Bisa Melaut

Sebelumnya, Lembaga Perekonomian NU Amrullah Hakim menyebut kenaikan harga BBM berimbas pada multisektor kehidupan rakyat. Menurutnya, kenaikan harga energi secara langsung berdampak pada kenaikan semua biaya produksi di berbagai komoditas. Daya beli masyarkarat juga akan terpengaruh.

“Ikut naik, karena ongkos transportasi bahan-bahan baku yang menjadikan barang tersebut menjadi naik. Barang itu pun ketika jadi, berpindah lokasinya membutuhkan faktor transportasi yang besar biayanya angsung terdampak dengan harga BBM,” kata Amrullah dikutip dari laman resmi NU.