Hak Suara Warga Isolasi Harus Tersalurkan di Pilkada

JATIMNET.COM, Surabaya - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, Jonathan Judianto meminta penyelenggara Pilkada memperhatikan hak suara warga yang tengah menjalani karantina atau isolasi mandiri. 

Protokol kesehatan tetap harus diperhatikan, namun jangan ada hak konstitusi yang tidak terlayani. "Saya sangat mengapresiasi proses pelaksanaan Pilkada serentak yang rencananya digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Terpenting tidak menghilangkan hak konstitusi seseorang," ujar Jonathan, Rabu 22 Juli 2020. 

Ia berharap ada cara yang telah disiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengakomodir warga yang diisolasi tersebut. Sehingga hak suaranya tetap bisa disalurkan. "Contoh jika seseorang isolasi mandiri bagaimana hak konstitusinya. Yang jelas hak konstitusinya gak boleh hilang." jelasnya. 

Dirinya mengingatkan, penyelenggara harus melakukan pendataan secara konsisten untuk memetakan pemilih yang menjalani isolasi. Baik itu ODP, PDP, dan sebagainya. Semua hak suara harus bisa difasilitasi penyaluran hak suaranya.

BACA JUGA: Golkar Tegaskan Masih Pilih Machfud untuk Pilwali Surabaya

Sehingga partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2020 tetap tinggi. "Hak pilih warga negara kan dilindungi undang-undang. Yang ingin saya tanyakan apakah harus ke tempat pemungutan suara (TPS) atau apakah petugas pemilu yang datang ke rumah dengan alat pelindung diri (APD) lengkap?" terangnya. 

Ketua KPU Jatim Choirul Anam mengatakan, hak suara pasien Covid-19 akan tetap terfasilitasi pada Pilkada serentak 2020. Ia menjelaskan, untuk pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit, akan ada petugas yang mendatangi ke tempat perawatan. Petugas dibekalo APD lengkap seperti baju hazmat, face shild, sarung tangan dan sebagainya.

"Hal yang sama juga akan dilakukan kepada OTG, ODP, PDP yang menjalani isolasi mandiri. Akan ada petugas yang datang ke rumah sesuai persetujuan Bawaslu," kata Anam.