JATIMNET.COM, Lamongan – Komisi A DPRD Lamongan menggelar Pengawasan Dalam Daerah ke sejumlah kantor kecamatan, di antaranya Kecamatan Deket dan Kecamatan Karangbinangun. 

Ketua Komisi A DPRD Lamongan Dimyati mengatakan Pilkada yang akan digelar 27 November 2024 nanti harus menjadi pesta demokrasi yang mencerdaskan dan membahagiakan.

"Masyarakat harus ikut menjadi subyek demokrasi. Untuk itu, penyelenggara dan pasangan calon harus memberikan kesan-kesan positif dalam setiap tahapan Pemilukada ini," ujarnya di sela-sela acara Pengawasan Dalam Daerah di Kantor Kecamatan Deket, Selasa, 5 November 2024.

BACA: Bawaslu Lamongan Rilis 18 Indikator Kerawanan Pilkada 2024

Menurutnya, masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa Pemilukada adalah instrumen penting untuk melahirkan pemimpin berkualitas. Sehingga, peran serta masyarakat dapat meningkat, termasuk saat pemungutan suara 27 November nanti. 

"Sejauh ini, mayoritas masyarakat kita menganggap dirinya hanya sebagai obyek untuk mendulang suara di TPS," katanya.

“Akhirnya mereka menjadi pragmatis. Untuk itu, penyelenggara dan pasangan calon harus memberikan pendidikan politik yang positif, sehingga paradigma masyarakat kita bisa berubah," kata politikus Partai Gerindra ini.

Lebih jauh, Dimyati mengatakan saat ini pemerintahan Presiden Prabowo tengah fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program. Untuk itu, dia mengimbau agar momentum Pemilukada di Lamongan menjadi titik awal untuk mendukung program Presiden Prabowo tersebut. 

"Jika Pemilukada ini dapat menghasilkan pemimpin berkualitas, maka upaya meningkatkan kesejahteraan masyrakat seperti yang disampaikan Pak Prabowo akan mudah dilakukan," kata mantan jurnalis ini.

BACA: Camat dan Kades di Lamongan Dilaporkan Pidana Pemilu dalam Pilkada, Ini Kajian Bawaslu

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Lamongan Ahmad Fathoni mengingatkan agar penyelenggara Pemilukada bersikap netral. "Kami berharap PPK dan Panwascam ini bersikap netral, jangan memihak kepada salah satu calon," ujarnya.

Pernyataan Fathoni ini bukannya tanpa alasan. Menurut dia, indikasi ketidaknetralan penyelenggara sempat ia temukan saat Pemilu Legislatif Februari yang lalu. Namun, hal itu dapat dinetralisir lantaran upaya ketidaknetralan itu tidak didukung oleh penyelenggara lainnya. 

"Meskipun upaya-upaya ini dilakukan oleh oknum, namun harus tetap diantisipasi. Jangan sampai pesta demokrasi kita ternoda dengan ulah oknum-oknum tak bertanggung jawab ini," katanya.

Selain berdialog dengan camat, PPK, dan Panwascam setempat, rombongan Komisi A tersebut juga meninjau Sekretariat PPK dan Panwascam serta memastikan kelayakan ruangan yang akan dijadikan gudang logistik Pemilukada.