JATIMNET.COM, Banyuwangi - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo mengatakan evaluasi terbuka pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2019 akan diselenggarakan pada awal tahun 2020 mendatang.

Evaluasi ini akan melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang baru, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), dan Kepala Staf Kantor Kepresidenan.

Ia mengaku telah melakukan evaluasi secara internal di kementerian yang dipimpinnya mengenai penyelenggaraan pemilu tahun ini. Ada sejumlah catatan dalam penyelenggaraan pemilu antara lain panjangnya waktu kampanye, banyaknya kertas suara, dan rumitnya pelipatan suara atas kertas-kertas lebar tersebut.

BACA JUGA: PDIP Laporkan Bawaslu Surabaya ke DKPP

"Nanti setelah pelantikan anggota DPR baru, kami akan duduk bersama, harus disiapkan seawal mungkin di awal tahun depan sehingga persiapan 2024 akan berjalan dengan baik," kata Tjahyo setelah upacara Hari Otnomi Daerah (Otda) ke 23 di Stadion Diponegoro Banyuwangi, Kamis 25 April 2019.

Evaluasi terbuka itu membahas kinerja KPU saat ini, Undang-Undang (UU) tentang pemilu dan Peraturan KPU (PKPU) yang ada untuk direvisi bila perlu.

Terkait Pemilu 2019, ia mengimbau agar calon presiden dan calon legislatif yang tidak puas menggunakan jalur konstitusional dan mengikuti berbagai tahapan yang telah disusun KPU.

BACA JUGA: Polda Jatim Kirim 200 Brimob Kawal Penghitungan Suara

Meskipun ada kekurangan, kata Tjahyo, pemilu kali ini adalah yang terbesar dan terumit di dunia. Ia mengklaim pemilu berjalan sukses, aman dan berhasil mendatangkan partisipasi 80 persen lebih dari jumlah pemilik hak suara.

Meski, kata dia, menyisakan duka karena sebagian petugas pemilu meninggal dunia saat bertugas. Ia mengatakan KPU dan Bawaslu adalah organisasi yang bukan di bawah pemerintah. Dua lembaga ini mandiri dan bekerja sesuai ketentuan UU konstitusi.

Ia meminta masyarakat tidak mempercayai berita bohong. "Mari kita lawan politik Sara, Hoaks, fitnah, berujar kebencian, politik uang, itu harus kita lawan. Itu racun dan virus demokrasi dalam Pileg dan Pilpres sejak tahun 2012," katanya.