JATIMNET.COM, Jakarta - Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya meluncurkan dua inovasi yang dinamakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Integrated Vehicle Registration & Identification (IVRIT), di Bundaran HI, Jakarta, Minggu kemarin, 25 November 2018.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengapreasiasi dua inovasi tersebut. Ia menargetkan, dua sistem itu dapat direplikasi di seluruh Indonesia.

ETLE merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang dinilai cukup efektif, dengan menggunakan teknologi elektronik berupa kamera ANPR (Automatic Number Plate Recognition).

Kamera ANPR ini dapat mendeteksi tanda nomor kendaraan bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran.
 
Sedangkan IVRIS adalah sistem regident kerangka bermotor (ranmor) yang terintegrasi antara BPKB dan STNK sehingga satu kali input data di BPKB pada penerbitan STNK di laksanakan verifikasi dengan sistem barcode.

Informasi mengenai data ranmor bisa didapatkan melalui SMS ke 8893. "Seluruh Indonesia, kalau bisa menerapkan ini, tak hanya DKI. Karena masyarakat butuh itu. Jadikan pilot project," ujar Syafruddin melalui rilis yang diterima Jatimnet.com, Minggu kemarin.

Inovasi yang dilakukan Korps Tri Brata ini adalah langkah nyata untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyatnya. Juga, sebagai modernisasi pelayanan publik sehingga meningkatkan kualitas.

Menurut Syafruddin, modernisasi sistem pelayanan itu juga memudahkan daerah atau instansi lain untuk mereplikasi suatu inovasi. "Ini sederhana, kita fokus untuk itu. Kedekatan pemerintah dengan publik, harus kita rekatkan," imbuhnya.

Dia mengatakan pelayanan publik di Indonesia sudah cukup baik dengan adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) di sejumlah kota dan kabupaten. Dengan MPP, masyarakat hanya perlu ke satu tempat untuk mengurus banyak hal, termasuk urusan kepolisian.

Hingga saat ini ada 10 MPP yang sudah beroperasi, dan akan terus bertambah. Sebagai kementerian yang menggerakkan reformasi birokrasi, Syafruddin memiliki target 100 MPP akan diresmikan pada tahun 2019.

"Itu langkah untuk maju, mendekatkan negara kepada publik," tegasnya.

Gerakan Kementerian PANRB yang mendorong instansi pemerintah untuk mengembangkan sistem pelayanan publik ini diapresiasi Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto.

Apalagi, semua jenis pelayanan kini harus berbasis IT. "Saya berharap, kita semua mampu mengubah perilaku masyarakat. Dengan teknologi, di Revolusi Industri 4.0, semua berlomba ke arah digital," pungkas Ari Dono, yang merupakan mantan Kabareskrim Polri ini.

Dalam peluncuran itu, hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pangdam Jaya Mayjen Joni Supriyanto, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Kakorlantas Polri Irjen Refdi Andri, serta pejabat tinggi Polri dan Polda Metro Jaya.