Logo

Dinas Pendidikan Kota Kediri Bebaskan Siswa Pilih SMP

Reporter:

Senin, 17 June 2019 09:16 UTC

Dinas Pendidikan Kota Kediri Bebaskan Siswa Pilih SMP

Ilustrasi: Gilas Audi.

JATIMNET.COM Kediri – Dinas Pendidikan Kota Kediri membebaskan para pelajar untuk mendaftarkan diri di SMP pilihan. Skema tersebut tidak mewajibkan siswa memilih sekolah yang dekat dengan daerah tempat tinggalnya.

“Untuk yang SMP zonasinya adalah Kota Kediri, karena penyebaran sekolah tidak imbang," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Siswanto, Senin 17 Juni 2019.

Ia mengatakan, jumlah SMP negeri di Kota Kediri ada delapan sekolah. Para calon peserta bisa mendaftarkan diri di sekolah mulai SMPN 1 hingga SMPN 8. Namun, mereka tentunya juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

BACA JUGA: Ini Imbauan Dinas Pendidikan Jatim Cermat Pilih Sekolah

Untuk syarat-syaratnya, Siswanto mengatakan, harus menunjukkan kartu keluarga (KK) Kota Kediri dan menunjuukkan nilai ujian nasional (NUN) dari pelajar tersebut. Nantinya, jika mereka lolos bisa masuk ke sekolah yang diinginkan.

Sedangkan, untuk sekolah dasar (SD), Siswanto mengatakan menerapkan zonasi sesuai dengan pelajar itu tinggal. Untuk jumlah SD mencapai 114 sekolah, sedangkan yang swasta sekitar 20 sekolah.

“Untuk SD harus warga setempat. Jika penuh, baru nanti bisa ke kampung sebelahnya. Yang pendaftaran SD juga harus memenuhi persyaratan minimal, yakni usia harus tujuh tahun,” kata dia.

BACA JUGA: Cegah Kecurangan PPDB Jalur Mitra Warga, Pemkot Tertibkan KK

Ia mengatakan, saat ini proses seleksi lewat daring dimulai Senin hingga Rabu. Jadwal antara SD dan SMP juga sama. Sementara, untuk jalur prestasi juga sudah selesai dibuka, sebelum hari raya Idul Fitri 2019.

Terkait dengan pembatasan siswa luar kota, Siswanto mengatakan kuota pelajar dari luar kota adalah 15 persen. Namun, mereka harus mempunyai prestasi, sebab mereka juga masuk saat program jalur prestasi tersebut.

Dikonfirmasi terkait jaringan daring yang sempat bermasalah, Siswanto mengakuinya. Hal itu disebabkan data dari dinas kependudukan yang belum lengkap dan dikirim ke telkom. Namun, saat ini kendala itu sudah diatasi, sehingga bisa dimanfaatkan kembali. (ant)