JATIMNET.COM, Surabaya - Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Wahid Wahyudi meminta lembaga pendidikan swasta segera melengkapi dokumen pencairan dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). 

Wahid berharap lembaga pendidikan swasta bisa segera menyusul sekolah negeri yang lebih dahulu mendapatkannya. "Dana BPOPP (sekolah negeri) sudah masuk ke rekening masing-masing sekolah per tanggal 19 Januari 2021 lalu," ujar Wahid, Sabtu 23 Januari 2021. 

Wahid yang juga mantan kepala dinas perhubungan itu meminta sekolah swasta segera melengkapi dokumen. Diantaranya pengajuan proposal, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), rekomendasi penyaluran dana hibah BPOPP tahun 2021, Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan pakta integritas. 

Seluruh persyaratan itu, kata dia, diperlukan untuk pengajuan surat keputusan penetapan gubernur. Kemudian digunakan mencairkan BPOPP tahap pertama.

BACA JUGA: Dindik Jatim Ajukan 14 Ribu Kebutuhan Guru

Sebelumnya, pada triwulan I 2021 yakni periode Januari-Maret besaran anggaran yang dicairkan untuk BPOPP mencapai Rp 35.266.161.014. Dana itu telah dikirimkan ke 790 lembaga SMA/SMK dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) negeri di Jatim. 

Sedangkan untuk swasta, kata Wahid, telah dianggarkan sebesar Rp 518.051.820.000. "Kalau nanti sudah cair ini tidak akan disalurkan secara serentak, tapi bertahap sembari melihat lembaga (swasta) yang telah menuntaskan dokumen yang dibutuhkan," katanya. 

Tahun ini dinas pendidikan berkomitmen meringankan biaya sekolah dengan mempercepat pencairan dana BPOPP. Tidak seperti sebelumnya, pencairan di akhir triwulan dinilai mempersulit sekolah untuk mengelola biaya operasionalnya.

BACA JUGA: Untung Rugi Kebijakan PPPK Bagi Sekolah di Jatim

Menurutnya, pencairan BPOPP dapat meringankan sekolah meski masih melakukan pembelajaran daring. "Kalau cair di akhir triwulan, maka biaya harus dipinjami sekolah lebih dulu. Iya kalau punya uang tapi kalau tidak, ini kan kasihan. Hal itu justru meresahkan sekolah karena kekurangan," terangnya. 

Wahid optimis alokasi BPOPP tahun ini tidak ada pengurangan. Kendati yang untuk Tahun 2021 baru dialokasikan untuk enam bulan. Sisanya ditambahkan pada perubahan anggaran belanja. 

"Saya berharap tidak ada pengurangan, karena jika ada pengurangan pasti ada keterpaksaan karena potensi APBD yang menurun. Seperti tahun lalu anggaran digunakan untuk penanganan Covid-19," tandasnya.