JATIMNET.COM, Surabaya – Meski di masa pandemi Covid-19, Pemkot Surabaya tetap berupaya meningkatkan roda perekonomian masyarakat. Terutama kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pahlawan yang terdampak pandemi sehingga membuat omzet penjualan mereka menurun.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi mengatakan sesuai dengan konsepnya, Sentra Wisata Kuliner (SWK) di Surabaya bertujuan untuk menampung atau merelokasi UMKM yang terdampak pembangunan akibat pembangunan jalan, saluran, ataupun jembatan.

"Biasanya ada pembangunan jalan, saluran, atau jembatan. Para pedagang itu harus pindah atau direlokasi. Karena direlokasi, kemudian mereka ditampung ke SWK tersebut," kata Eri, Jumat, 21 Agustus 2020.

BACA JUGA: Pemkot Siapkan 24 Single Cashier Bagi PKL 12 Sentra di Surabaya

Namun, sentra PKL atau SWK tersebut tak hanya dapat dimanfaatkan bagi para pelaku UMKM terdampak pembangunan. Warga sekitar SWK yang memiliki KTP Surabaya juga dapat memanfaatkannya.

"Bisa juga untuk menampung pelaku usaha UKM yang ada di wilayah sekitarnya," ia menerangkan.

Menurut Eri, sentra PKL atau SWK merupakan wujud kepedulian pemberdayaan masyarakat. Sebab, dalam proses pembangunan, tentunya ada warga yang terdampak seperti para pedagang. Karena itu, mereka mendapat solusi atas permasalahan dampak pembangunan.

“Karena kita tidak bisa asal gusur mereka, terus tidak ada solusi. Tapi, yang pasti kita pindahkan mereka ada solusinya, kita bikin penampungan berupa SWK agar mereka tetap bisa berjualan,” katanya.

Akan tetapi, bencana pandemi Covid-19 kemudian melanda Surabaya. Bahkan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga otomatis omzet penjualan pedagang di SWK menurun. Apalagi, saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya Raya beberapa waktu lalu. Pedagang di SWK tidak diperbolehkan menerima pembeli di tempat dan otomatis berdampak pada omzet penjualan para pedagang.

BACA JUGA: SWK Mulai Terapkan Pembayaran Single Cashier

Kemudian diambil langkah cepat agar penjualan para pedagang khususnya UMKM tetap berjalan. Salah satunya dengan menerapkan sistem penjualan take away atau beli langsung dibawa pulang.

“Sebelumnya, pembelian melalui take away saja. Tapi sekarang sudah diperbolehkan menerima pembeli di tempat, dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan," ia menandaskan.

Untuk meringankan beban para pedagang di Sentra PKL atau SWK karena pandemi, biaya retribusi SWK juga dibebaskan selama tiga bulan sejak April hingga Juni 2020. Tujuannya agar roda perekonomian pedagang di SWK tetap berputar.

"Kita bebaskan retribusinya. Karena penghasilan mereka di bawah Rp2,5 juta per bulan. Sesuai peraturan, jika omzet pedagang dalam satu bulan di bawah Rp 2,5 juta, kita bebaskan retribusinya," ia mengungkapkan.

Seiring berjalannya waktu, kini penjualan di sentra PKL atau SWK Surabaya terus merangkak. Bahkan, omzet penjualan para pedagang terus meningkat. Sejak Juli 2020, para pedagang di SWK mulai dapat berjualan dengan menerima pembeli di tempat. Namun, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

"Kita kerjasama dengan layanan antar, seperti ojek online dan sebagainya. Memang saat ini tidak kelihatan orangnya (pembeli) yang datang di SWK tapi omzetnya naik. Kita bisa lihat dari pantauan kasir kami yang ada di masing-masing SWK lebih banyak menggunakan layanan antar itu," ia menjelaskan.

BACA JUGA: Kontribusi UMKM di Tengah Pandemi, Buat APD hingga Olahan Makanan

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkopum) Kota Surabaya Widodo Suryantoro menyatakan sistem kasir tunggal atau single cashier telah lama berjalan di beberapa SWK Surabaya. Ini bertujuan untuk memantau transaksi penjualan di masing-masing SWK, apakah naik atau menurun.

"Sistem single cashier sudah lama berjalan dan kita prioritaskan pada SWK yang memiliki transaksi tinggi," kata Widodo.

Menurutnya, untuk memulihkan ekonomi Surabaya di masa pandemi harus dilakukan secara komprehensif. Pasalnya, hampir semua sektor terdampak pandemi terutama para pelaku UMKM.

“Memang penanganannya itu harus komprehensif karena semua lini terdampak. Sesuai tugas pokok dan fungsi kita (Dinas Koperasi), maka usaha mikronya yang kita intervensi," ujarnya.