JATIMNET.COM, Surabaya - Berkas kasus pemerasan yang menjerat oknum pejabat PDAM Surya Sembada Retno Tri Utomo sudah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa peneliti dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Sunarta mengatakan masih menunggu pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus tersebut. “Lokusnya kami yang akan menyidangkan," kata Sunarta, Jumat 8 Maret 2019.

Sunarta menambahkan, Kejagung rencananya akan melimpahkan tersangka Retno bersama barang buktinya ke Kejari Surabaya pekan depan. Namun, sampai kini kejati masih belum mendapatkan kabar lebih lanjut. "Pemberitahuannya Minggu depan tahap dua di Kejari Surabaya. Tapi, kami masih belum tahu kepastiannya pastinya kapan," kata Sunarta.

BACA JUGA: Pejabat PDAM Surya Sembada Surabaya Tersangka Pemerasan

Meskipun begitu Kejati Jatim masih menunggu hingga dua puluh hari ke depan untuk mendapatkan tahap dua dari Kejagung. "Yang jelas sebelum 20 hari setelah tahap satu," katanya.

Sebelumnya, Retno Tri Utomo (RTU), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung).

Tersangka telah melakukan tindak pemerasan atau menyalahgunakan kewenangannya untuk meminta sejumlah uang pada kontraktor yang tengah menangani proyek-proyek di lingkungan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

BACA JUGA: Kejagung Periksa Pejabat PDAM Surabaya

Dalam kasus ini RTU diduga memeras Chandra Ariyanto selaku Direktur PT Cipta Wisesa Bersama. RTU diduga memaksa Chandra agar memberikan uang sebesar Rp 1 miliar. Tersangka juga mengancam korbannya tidak dapat ikut lelang di PDAM jika tidak diberi uang yang diminta.

Chandra diketahui merupakan kontraktor penyedia barang dan jasa pekerjaan jaringan pipa di BUMD milik Pemkot Surabaya. Jaringan pipa itu dipasang di Jalan Rungkut Madya-Jalan Kenjeran (MERR) sisi timur. Korban pun sudah delapan kali melakukan transfer, namun baru total nilai sebesar Rp 900 juta yang baru dapat dipenuhinya.

Tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf e UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 421 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.