JATIMNET.COM, Ngawi - Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung 253 sertifikat bagi tanah wakaf yang ada di Provinsi Jawa Timur. Acara penyerahan dilangsungkan seusai salat Jumat di Masjid Agung Baiturrahman, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, pada Jumat 1 Februari 2019.

"Hari ini telah dibagikan 253 sertifikat tanah wakaf dari 7.700 yang telah diberikan di Provinsi Jawa Timur. Ini juga sudah kami berikan di provinsi-provinsi yang lain," ujar Presiden Jokowi mengawali sambutannya.

Pada kesempatan ini, presiden secara simbolis memberikan sertifikat wakaf kepada 12 orang penerima yang berasal dari Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kota Kediri, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Jombang.

BACA JUGA: Jokowi Usul Benteng Van Den Bosch Direstorasi

Sengketa lahan yang kerap terjadi di masyarakat, menurut presiden, merupakan salah satu alasan mengapa pembagian sertifikat untuk masjid, musala, tempat pendidikan, dan pondok pesantren ini terus dipercepat oleh pemerintah.

Berdasarkan pengalamannya setiap berkunjung ke daerah, ia mengaku sering mendengar keluhan terkait hal ini.

"Tanah wakaf juga banyak yang menjadi sengketa, saya berikan contoh saja satu, ada di Jakarta. Sudah dibangun masjid besar, tempatnya strategis di tengah kota. Dulunya tidak ada masalah. Tapi begitu tanah di situ sekarang harganya sudah Rp 120 juta per meter, baru ada masalah. Oleh ahli waris dituntut," lanjutnya dalam siaran pers yang diterima Jatimnet.com.

Oleh karena itu, dengan dipercepatnya penerbitan sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah ini, ia berharap sengketa-sengketa lahan bisa dikurangi dan bahkan dihilangkan.

BACA JUGA: Kunjungi Jawa Timur, Jokowi Mampir Ngopi di Ngawi

Presiden juga mengapresiasi kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menurutnya bekerja dengan sangat cepat. Bukan hanya untuk sertifikat wakaf, tetapi juga untuk penerbitan sertifikat tanah untuk rakyat.

"Pak Menteri BPN dengan Kanwil BPN dan kantor BPN kerjanya cepat sekali sekarang ini. Begitu diperintah langsung, hampir di setiap provinsi. Karena saya beri target. Kerja itu harus diberi target jumlah," ucap Presiden.

Untuk diketahui, pada tahun 2017 pemerintah telah membagikan 5,1 juta lembar sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Sementara untuk tahun 2018 telah diselesaikan 9,4 juta sertifikat.

"Tahun ini target kami 9 juta tapi insyaallah akan melebihi 10 juta," tandas Presiden.