JATIMNET.COM, Surabaya - DPW PKS Jawa Timur secara tegas menolak atas kebijakan pemerintah dengan menaikan BBM, karena merugikan rakyat. Selain itu minta presiden Jokowi batalkan kebijakan, jangan bikin Rakyat tambah susah. 

Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan  menyatakan secara tegas sikap PKS yang menolak BBM hingga ke seluruh daerah di Jawa Timur, di 38 kabupaten/kota. 

"Kami PKS harus berpihak pada rakyat. Melalui semua unsur PKS yang  ada di Jawa Timur, akan bersikap tegas menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM bersubsidi," tegasnya, Selasa 6 Agustus 2022.

Baca Juga: Tolak Kenaikan BBM, PKS Jatim: Membuat Masyarakat Makin Menderita 

Menurutnya, kenaikan harga BBM bersubsidi ini seperti mengundang efek domino di masyarakat. Sebab, dari kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih.

"Tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir angkot dan truk, buruh dan prkerja, pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit. Terpukul ekonominya dan sulit bamgkit dari keterpurukan ekonomi," ujar pria 46 tahun itu. 

Irwan menegaskan bahwa PKS bertanggung jawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan BBM bersubsidi. 

Baca Juga: Demo Tolak BBM Naik di Sampang Diwarnai Aksi Bakar Ban

Jawa Timur, ia melanjutkan, merupakan provinsi dengan garis pantai terpanjang di Pulau Jawa. Di dalamnya, ada 70 ribu lebih keluarga nelayan yang pasti akan terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi. "Kenaikan solar sebesar 26 persen lebih, akan membuat perbekalan lebih dari 50 persen. Ini berat untuk nelayan kecil," ujar Irwan. 

Belum lagi, tambahnya, jatah solar subsidi untuk nelayan 500 ribuan kilo liter tidak sepenuhnya bisa diakses nelayan kecil. Padahal, menurutnya banyak dari desa-desa nelayan di pesisir masuk ke dalam desa miskin ekstrim.

"Kenaikan harga BBM bersubsidi, tentu akan menyebabkan terjadinya inflasi terutama di sektor pangan," kata pria yang pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur selama dua periode ini.