JATIMNET.COM, Jakarta - Kata “bajingan” yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto sehari sebelumnya masih menyisakan persoalan lebih besar daripada sekadar kepantasan bahasa seorang kepala negara.

 

Prabowo berbicara tentang isi partai politik, sementara data Komisi Pemberantasan Korupsi memperlihatkan ratusan politikus dan pejabat hasil proses politik pernah terseret perkara korupsi.

 

Prabowo menyatakan semua partai memiliki patriot sekaligus “bajingan” ketika menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 12 Juli 2026.

 

Pernyataan itu muncul saat Presiden meminta masyarakat menghentikan pertikaian karena perbedaan suku, latar belakang, dan pilihan politik.

 

“Untuk apa kita bertikai? Kita ini satu keluarga. Apapun latar belakang kita, apapun suku kita, apapun latar belakang kita, apapun partai kita. Semua partai banyak patriot, dan semua partai banyak bajingannya juga,” kata Prabowo dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta.

 

Ucapan itu segera menjadi salah satu bagian pidato yang paling banyak disorot. Prabowo bahkan sempat mempertanyakan penggunaan kata “bajingan” dan mengarahkan pertanyaannya kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti.

 

Namun, satu hari setelah pidato tersebut, pertanyaan yang lebih penting bukan lagi apakah presiden boleh mengucapkan kata kasar. Pernyataan Prabowo justru membuka kembali persoalan lama: mengapa orang bermasalah dapat tumbuh, memperoleh tiket pencalonan, dan menduduki jabatan publik melalui partai politik.

 

Data KPK memberi gambaran tentang besarnya persoalan itu. Dalam paparan mengenai tata kelola partai politik pada April 2026, KPK mencatat 371 anggota DPR dan DPRD telah menjadi pelaku tindak pidana korupsi yang ditangani lembaga tersebut sepanjang 2004 hingga 2025.

 

Jumlah itu setara sekitar 19,02 persen dari 1.951 pelaku korupsi berdasarkan kelompok profesi yang dicatat KPK. Pada kelompok jabatan politik lainnya, terdapat 176 wali kota atau bupati serta 31 gubernur dalam data tersebut.

 

Angka itu tentu tidak dapat digunakan untuk menyebut seluruh politikus sebagai orang buruk. Namun, data KPK memperlihatkan bahwa masalah integritas di lingkungan politik bukan persoalan imajiner atau sekadar bahan pidato.

 

Partai politik memegang pintu penting menuju kekuasaan. Dari partailah calon anggota legislatif dan kepala daerah memperoleh jalan untuk masuk ke lembaga yang mengelola anggaran, membentuk kebijakan, dan menentukan pelayanan publik.

 

Karena itu, istilah “bajingan” yang digunakan Prabowo dapat dibaca lebih jauh dari sekadar umpatan. Persoalannya adalah apakah sistem internal partai mampu mendeteksi orang-orang bermasalah sebelum kekuasaan dan uang publik berada di tangan mereka.

 

KPK sendiri telah menemukan persoalan pada bagian hulu politik tersebut. Kajian Direktorat Monitoring KPK tahun 2025 mengidentifikasi tiga isu utama, yakni potensi korupsi dalam penyelenggaraan pemilu, perlunya penguatan tata kelola partai yang berintegritas, dan pembatasan transaksi uang kartal untuk menekan politik uang.

 

“Ketiga aspek ini tentunya saling berkaitan dan berpotensi membuka celah praktik koruptif yang pada akhirnya memengaruhi kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat memaparkan kajian pencegahan korupsi politik di Jakarta, 27 April 2026. 

 

Kajian tersebut juga menemukan sedikitnya 10 poin yang menunjukkan urgensi pembenahan tata kelola partai politik. Salah satu persoalan utama berada pada pendidikan politik, rekrutmen, dan kaderisasi.

 

“Salah satu temuan utamanya dari sisi tata kelola internal partai. Di mana, KPK menyoroti belum adanya peta jalan pendidikan politik yang terintegrasi antara pemerintah dan partai politik. Lemahnya integrasi antara proses rekrutmen dan sistem kaderisasi partai juga dinilai menjadi salah satu pemicu praktik mahar politik,” ujar Budi Prasetyo dalam penjelasan kajian tata kelola parpol. 

 

Temuan KPK membuat ucapan Prabowo sehari sebelumnya memiliki konteks yang lebih konkret. Orang bermasalah tidak selalu muncul tiba-tiba setelah menduduki jabatan.

 

Proses politik yang mahal, kaderisasi lemah, dan rekrutmen yang tidak transparan dapat menciptakan ruang bagi hubungan transaksional. Kandidat membutuhkan biaya untuk memperoleh dan memenangkan pencalonan, sementara partai membutuhkan sumber pembiayaan untuk menggerakkan organisasi.

 

KPK turut menyoroti besarnya biaya pemenangan peserta pemilu maupun pilkada. Biaya politik yang tinggi dinilai dapat mendorong pencalonan menjadi transaksional dan meningkatkan risiko penyalahgunaan sumber daya setelah kandidat menduduki jabatan.

 

Di sinilah pernyataan “semua partai” menjadi penting. Kalimat Prabowo tidak menunjuk satu warna atau lambang politik tertentu.

Secara bahasa, pernyataan itu juga tidak mengecualikan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo.

 

Sebagai ketua umum partai sekaligus Presiden Republik Indonesia, Prabowo berada dalam posisi yang memungkinkan kritiknya terhadap parpol dibaca sekaligus sebagai kritik terhadap sistem politik yang turut membesarkan pemerintahannya.

 

Masalah serupa berlaku bagi partai lain. Publik dapat mengukur keseriusan partai bukan dari seberapa keras pemimpinnya mengecam korupsi, tetapi dari siapa yang diberi tiket pencalonan, bagaimana sumber pembiayaan politik diperiksa, dan apa yang dilakukan ketika kader menghadapi persoalan integritas.

 

Pidato Prabowo pada Minggu sebenarnya berpusat pada koperasi dan ekonomi rakyat. Ia menggambarkan koperasi seperti sapu lidi yang memperoleh kekuatan ketika bagian-bagian kecil disatukan.

 

“Koperasi adalah alatnya orang lemah. Tapi, seperti sapu lidi, satu lidi lemah, tapi kalau bergabung, itu kekuatan,” ujar Prabowo dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta.

 

Dalam forum yang sama, Prabowo juga mengirim peringatan keras kepada koruptor. Ia meminta praktik pencurian uang rakyat dihentikan dan kekayaan rakyat dikembalikan.

 

“Hei para koruptor sadar diri. Hentikan praktik-praktik kau, hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat, kembalikan dengan baik,” kata Prabowo.

 

Prabowo menghubungkan uang rakyat dengan kebutuhan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Sekolah membutuhkan kualitas yang baik, guru memerlukan penghasilan layak, begitu pula dokter dan perawat.

 

Hubungan antara korupsi politik dan pelayanan publik memang berada pada titik tersebut. Uang yang hilang akibat korupsi bukan hanya angka dalam berkas penyidikan.

 

Anggaran publik seharusnya berubah menjadi ruang kelas, layanan kesehatan, jalan, bantuan sosial, dan berbagai pelayanan dasar. Ketika jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi, masyarakat dapat menerima pelayanan yang lebih buruk meski tidak pernah bertemu langsung dengan pelaku korupsi.

 

Karena itu, persoalan “patriot” dan “bajingan” dalam partai pada akhirnya berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat. Partai yang gagal melakukan rekrutmen dan kaderisasi berisiko mengirim orang bermasalah ke ruang tempat kebijakan dan anggaran diputuskan.

 

KPK telah mendorong perbaikan regulasi partai politik, termasuk standardisasi pendidikan politik, kaderisasi, serta pelaporan keuangan. Langkah pencegahan dinilai penting karena korupsi politik dapat mulai terbentuk sejak tahapan awal proses politik, bukan hanya ketika seseorang telah duduk sebagai pejabat.

 

Sehari setelah Prabowo mengucapkan kata “bajingan” di hadapan peserta Hari Koperasi Nasional, pilihan katanya mungkin tetap menjadi bahan perdebatan. Namun, data KPK membawa pembicaraan itu pada persoalan yang lebih mendasar.

 

Indonesia tidak kekurangan kecaman terhadap koruptor. Tantangan bagi partai politik adalah membangun sistem yang tidak memberi jalan mudah kepada orang bermasalah untuk memperoleh tiket, jabatan, dan akses terhadap uang rakyat.

 

Jika semua partai memang memiliki patriot dan “bajingan”, seperti dikatakan Prabowo, masyarakat berkepentingan mengetahui satu hal: siapa yang dipelihara, siapa yang dipromosikan, dan siapa yang benar-benar disingkirkan ketika integritas dikalahkan oleh kepentingan politik.