JATIMNET.COM, Surabaya - DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur menyikapi dengan adanya kenaikan BBM yang diumumkan sama pemerintah pada Sabtu 3 September 2022, pukul 14.30 WIB. PKS menilai kenaikan harga BBM itu sangat berdampak bagi masyarakat, khususnya rakyat kecil.

“Secara tegas, PKS di pusat dan di daerah, termasuk Jawa Timur menolak keras dengan kenaikan BBM,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti, dalam keterangan jumpa pers di kantor DPW PKS Jatim Jalan Gayungsari, Surabaya.

Dengan penolakan kenaikan BBM yang dilakukan dari PKS diharapkan bisa menjadi dampak yang baik, khususnya pemerintah mau mengerti dari penderitaan rakyat kecil.

Sebab, sebelumnya masyarakat belum lama ini telah mampu melalui masa sulit yakni pandemi Covid-19. Di tengah pemulihan pertumbuhan ekonomi, ternyata seiring berjalannya waktu terjadi lonjakan harga minyak. Hal ini membuat masyarakat terus menderita. Tidak hanya itu, harga telur juga tidak stabil di tengah masyarakat.

Baca Juga: Harga BBM Naik, Ini 5 Energi Alternatif Penggantinya

“Pasca pandemi, dimana harga sembako sedang meningkat tajam. Sehingga kenaikan harga bbm tidak terkendali. Apalagi diiringi dengan bersamaan kenaikan harga kebutuhan sembako lainnya. Sehingga kenaikan harga kenaikan bbm itu sangat membuat rakyat kecil menderita,” tegas Ketua DPW PKS Irwan Setiawan, Selasa 6 September 2022.

Kami meminta Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Mendukung DPP PKS dan Fraksi PKS DPR RI untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Meminta Presiden RI untuk menempatkan kebutuhan mendasar rakyat sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, kebebasan dari kemiskinan, terjangkaunya akses kepada energi dan sumber daya mineral, menjadi prioritas pembangunan dan prioritas alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meminta Presiden RI Joko Widodo melakukan efisiensi terhadap APBN dan mencegah serta mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran sehingga tidak mengurangi pos anggaran subsidi BBM untuk rakyat.