JATIMNET.COM, Ponorogo – Bawaslu Ponorogo memeriksa dua Kepala Desa di Ponorogo yang terindikasi terlibat kampanye milik salah satu partai di Kabupaten Magetan, pada Minggu 7 April lalu.

Divisi penindakan dan pelanggaran kampanye Bawaslu Marji Nurcahyo mengatakan, dua kepala desa itu berasal dari kecamatan Balong dan Jenanga. Mereka telah memenuhi panggilan bawaslu untuk diinvestigasi, dan dimintai klarifikasi.

“Sudah kami panggil hari ini, pagi dan siang tadi keduanya telah hadir, kami tanya sejumlah 30 pertanyaan selama hampir 1 jam,” kata Marji Nurcahyo saat ditemui di kantornya jalan Trunojoyo, Rabu 10 April 2019.

Marji menjelaskan, pemanggilan kedua kepala desa tersebut adalah hasil temuan bawaslu melalui pesan dan foto yang beredar di Whatsapp, dan media sosial. “Untuk laporan dari masyarakat saat ini belum ada,” jelasnya.

BACA JUGA:Batik Ponorogo yang Mulai Menggeliat 

Ia menuturkan, setelah pemerikasaan ini, keterangan dari dua kepala desa akan dikaji dan dikembangkan terlebih dahulu. Kemudian, Bawaslu akan melakukan rapat pleno, guna menentukan apakah memang ada indikasi pelanggaran pemilu atau tidak.

“Namun saat dilakukan pemeriksaan tadi dua kepala desa mengaku tidak memakai atribut partai, mereka hanya datang menghadiri kampanye,” tuturnya.

Marji menerangkan, sesuai dengan aturan UU  Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 494, baik Aparatur Negara, TNI/Polisi, Kepala Desa, Perangkat Desa ataupun BPD, harus netral dan tidak boleh memberikan hal yang menguntungkan, atau merugikan, salah satu calon.

Jika ditemukan unsur pelanggaran dari dua kepala desa ini, maka sangsi paling berat adalah pidana kurungan selama 1 tahun, atau membayar denda paling banyak 12 juta rupiah.

BACA JUGA: Gubernur Jatim Kaji Rencana Pemulangan Warga Ponorogo

“Untuk sangsi paling ringan akan kami berikan surat peringatan, tetapi jika memenuhi unsur pidana ya kurungan ataupun denda,” pungkasnya.