JATIMNET.COM, Surabaya - Program pengaturan pengamen oleh Pemerintah Kota Surabaya mulai disoal. Salah satu grup pengamen, Surabaya Angklung Percussion (SAP) kecewa pengaturan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak sesuai dengan rencana semula.

“Jadi tahun 2016 lalu saya mendaftarkan grup SAP ini ke disbudpar Surabaya, dan baru mendapatkan kartu anggota pada tahun 2017,” kata Ketua SAP Rhoma Wijaya dihubungi Jatimnet.com, Selasa 12 Februari 2019.

Awal mula bergabung, Rhoma mengatakan memang mendapatkan jadwal mengamen baik di beberapa kegiatan maupun di taman-taman di Surabaya.

BACA JUGA: Musisi Jalanan Tolak RUU Permusikan

Namun lambat laun jadwal tersebut tidak berjalan semestinya, sehingga SAP hampir tidak pernah mengamen lagi di taman-taman maupun kegiatan selama kurang lebih delapan bulan.

Rhoma mengungkapkan peraturan yang diberlakukan pemkot ini menjadi bumerang dan bisa mematikan seniman-seniman kecil di Surabaya. Apalagi saat ini, taman-taman di Kota Surabaya sangat sepi. Dia mengaku kecewa dengan peraturan yang tidak sesuai lagi.

“Padahal kami juga patuh untuk tidak memaksa pengunjung taman memberikan sumbangan dengan menaruh kotak saat bermain. Namun jika terus-terus tidak mendapatkan jadwal mengamen, penghasilan kami dari mana?,” tambahnya.

Ia berharap pemkot memberikan jadwal yang jelas dan juga merata pada semua pengamen yang terdaftar di disparta.

BACA JUGA: Terusik Beleid Musik

“Nah ini, jadwalnya pun kalau nggak kita hubungi dulu gak ngarah dikasih jadwal mengamen. Kadang kalau minta disparta, mereka sering bilang kalau jadwalnya penuh, tetapi yang saya tahu hanya pengamen itu-itu saja yang sering bermain,” ujarnya.

Rhoma berharap dengan banyaknya taman di Surabaya, pemkot bisa mengatur jadwal setiap pengamen yang ada. Selain itu, kegiatan mengamen tidak dibatasi pada hari libur sabtu dan minggu saja.

Melainkan hari-hari biasa. Keberadaan pengamen di taman-taman tidak akan membuat buruk lingkungan, akan tetapi bisa menghidupkan suasana di Kota Surabaya.

BACA JUGA: Pernyataan KPI dan Petisi Tolak RUU Permusikan

Sementara itu, Wali Kota Tri Rismaharini mengatakan pengamen dan pengemis yang ada di Kota Surabaya sudah terlihat berkurang.

“Ya, kalau gak ada mobil yang nyosor, kalau nyosor disalahno neh Wali Kota-ne. Jadi ndak papa, nanti main di taman dan nanti malah kami yang bayar. Tapi yo jangan nang jalan, bahaya banget,” kata Risma saat ditemui di kediaman Wali Kota, Selasa Februari 2019.

Risma mengatakan para pengamen di taman akan dibayar oleh Pemkot. Karena yang diberikan itu uang masyarakat, harus dipertanggungjawabkan.

“Dan selama ini pengamen kenapa tidak ada di jalan, karena mereka ada di taman-taman dan kita bayar loh. Kemarin saya minta ke Dinas Pariwisata untuk menambah porsi main, sehingga mendapatkan pendapatan,” jelasnya.

BACA JUGA: Musisi Surabaya Tolak RUU Permusikan

Namun, ia mengingatkan untuk tidak memaksa pengunjung memberikan uang.

“Jadi dari pariwisata memberi tempat dan dia menaruh kaleng tapi tidak boleh meminta dan muter. Makanya kita yang puter (pengamennya), karena di Bungkul itu rame, biar adil. Ada jadwalnya kita puter dan kita rolling,” jelasnya.

Risma mengatakan tidak ada kriteria khusus dalam program yang sudah berjalan selama enam tahun ini. Namun, pengamen yang ingin mendaftar harus warga asli Surabaya. “Gak boleh kalau luar kota, kita usir kalau ada,” tegasnya.