Anak Tak Bisa Masuk Sekolah Favorit, Wali Murid Tolak Mitra Warga

JATIMNET.COM, Surabaya – Belasan warga Kota Surabaya menolak nama anak mereka masuk daftar program Mitra Warga dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Mereka berdalih, lebih baik membayar ongkos pendidikan asal anaknya bisa masuk sekolah favorit yang diinginkan.

“Saya lebih memilih sekolah di SMP Negeri (untuk anak saya) dengan mengeluarkan uang dari pada ditunjuk untuk di sekolah swasta,” kata Eni Kurniawati (30 tahun) pada Jatimnet.com, Kamis 13 Juni 2019.

Anak Eni baru lulus SD (Sekolah Dasar). Mengantongi Nilai Ujian Nasional (NUN) 25,4, menurut Eni, anaknya ingin masuk ke SMP Negeri. “Rumah saya di Tubanan, Kecamatan Tandes. Anak saya ingin sekolah di SMPN 26 dengan jarak satu kilometer dari rumah,” kata dia.

Hari itu, Eni, juga sejumlah warga kota Surabaya yang lain, datang ke ruang Pelayanan Satu Pintu Dinas Pendidikan Kota Surabaya di Jalan Jagir Wonokromo untuk mengajukan pencabutan nama dari daftar Mitra Warga.

BACA JUGA: Cegah Kecurangan PPDB Jalur Mitra Warga, Pemkot Tertibkan KK

Mitra Warga merupakan program Pemerintah Kota Surabaya bagi siswa dari keluarga tak mampu. Mereka bisa mengenyam pendidikan gratis asal di sekolah terdekat dari rumah. “Bisa dicabut. Tapi konsekuensinya fasilitas sekolah gratis hangus,” kata Eni.

Ninik (35), seorang warga lain, mengatakan banyak wali murid berpenghasilan rendah yang terdaftar dalam Mitra Warga menolak anaknya diarahkan ke sekolah swasta. Alasannya, tak semua sekolah swasta berkualitas baik. “Ya mau saja jika sekolah swasta ini sudah terakreditasi A,” ucap dia.

Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Martadi mengatakan ada belasan wali murid yang mengajukan pencabutan status dari daftar Mitra Warga. “Yang mengadu ke saya sekitar lima sampai enam orang, (info) dari teman di Dinas (Pendidikan) ada sekitar enam sampai tujuh orang,” katanya.

Menurut dia, banyak aspek yang membuat para wali murid enggan memasukkan anaknya ke sekolah swasta. Pertama, karena mereka merasa mampu dan tak harus menggunakan jalur Mitra Warga untuk anaknya. Yang kedua, ada sebagian orang tua yang tidak sepenuhnya cocok dengan sekolah yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

BACA JUGA: Pemkot Surabaya Terapkan Dua Sistem PPDB Zonasi

Yang terakhir, ia melanjutkan, ada juga orang tua yang merasa anaknya pintar atau punya nilai bagus dan bisa bersaing dengan jalur lain, baik melalui zonasi kawasan atau umum. “Jadi ada banyak alasan yang menyebabkan tidak semua orang tua mau atau ingin memanfaatkan jalur Mitra Warga terutama sekolah di swasta-swasta tertentu,” kata Martadi.

Ia mengatakan saat ini ada sekitar 14 ribu siswa lulusan SD di Surabaya yang masuk kategori keluarga kurang mampu. Mereka berhak atas seragam dan perlengkapan sekolah gratis. “Calon peserta didik baru jalur Mitra Warga tentunya disebar ke SMP, baik negeri atau swasta di seluruh Surabaya. Total ada 262 SMP swasta di Surabaya,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhsan mengatakan telah mengikat komitmen dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP swasta untuk menjalankan program Mitra Warga.

Siswa yang masuk daftar program ini bisa bersekolah di SMP negeri dan swasta sesuai jarak terdekat dari tempat tinggal. Mereka dijamin mendapat fasilitas pendidikan yang sama. “Mulai dari seragam serta biaya pendidikan gratis sampai lulus sekolah,” ujar dia.