Kamis, 22 August 2019 03:05 UTC
Airlangga Pribadi. Foto: Khoirotul Lathifiyah
JATIMNET.COM, Surabaya – Pakar Politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, menyampaikan kurangnya komunikasi langsung sebagai penyebab terjadinya peristiwa di Asrama Mahasiswa Papua (AMP). Sehingga masyarakat cenderung terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar.
“Jadi intensitas kehidupan sangat dipengaruhi sosial media, kesadaran literasi. Sehingga, sering mudah terprovokasi, mudah mengujar kebencian, sentimen antar kelompok,” kata Airlangga saat diwawancarai di depan Gedung FISIP Unair Surabaya, Kamis 22 Agustus 2019.
Oleh sebab itu, Airlangga mengungkapkan kesadaran literasi harus dikembangkan. Sehingga bukan hanya bacaan yang luas, tapi komunikasi dan interaksi langsung antar kelompok juga harus dikembangkan.
BACA JUGA: Polisi dan Pelajar Papua Ikuti Lomba Agustusan di Blitar
Ia menjelaskan konflik antara organisasi masyarakat (ormas) maupun masyarakat umum dengan mahasiswa Papua tidak bisa diselesaikan secara instan. Perlu memahami sejarah, sosial, dan juga politik pada lingkungan warga Papua.
“Papua sangat bisa damai, apabila mampu mendengarkan, memahami persoalan dari kacamata masyarakat Papua,” kata dia.
Airlangga menegaskan, warga Papua sebagai bagian dari Bangsa Indonesia juga mempunyai hak sipil, dan hak mempunyai naungan.
Hal ini yang harus dipahami masyarakat umum maupun semua ormas, bahwa semua warga semestinya diperlakukan sama.
BACA JUGA: TNI Dalami Dugaan Keterlibatan Personelnya Serang AMP
“Hal-hal tersebut untuk mengurai permasalahan yang sudah lama terjadi,” kata dia.
Ia juga menjelaskan kesadaran dalam membangun kebhinnekaan masih belum disadari oleh beberapa pihak. Seperti menghormati antar kelompok, bersikap respect, dan menempatkan warga Papua sebagai manusia yang setara.
Sedangkan dalam hal infrastruktur, kata Airlangga, peran pemerintah sangat dibutuhkan. Yakni dengan mendorong partisipasi politik masyarakat Papua agar bisa berlangsung dengan baik.
“Seperti melakukan kontrol untuk mendapatkan hak-hak layanan publik seperti pendidikan, dan kesehatan,” kata Airlangga.
BACA JUGA: Pemuda Ansor Jatim Minta Banser Lindungi Warga Papua
Ia mengimbau agar jangan sampai warga Papua menjadi objek kekerasan. Sehingga pemerintah pusat dan pemerintah lokal harus belajar memahami.
Terdapat koreksi dalam tulisan ini. Untuk itu, redaksi mohon maaf.