Ahmad Dhani Tuding Penyidik Polda Jatim Kurang Zalim

Nani Mashita

Selasa, 11 undefined 2018 - 21:43

JATIMNET.COM, Surabaya – Musisi Ahmad Dhani tidak terima dengan penetapannya sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik. Dia menuding ada oknum Polda Jatim sudah curang.

“Saya patut curiga kepada Tim Penyidik Polda Jatim yang menjadikan saya tersangka dalam kasus pencemaran nama baik,” kata Dhani pada wartawan, Selasa 11 Desember 2018. 

Ia menilai ada pola pikir (mindset) bahwa Ahmad Dhani harus masuk pengadilan sehingga cara apapun dilakukan. “Boleh saya katakan secara halus itu tidak profesional, tapi dalam sehari-hari itu curang,” katanya. 

Kecurangan yang dimaksud Dhani adalah soal saksi ahli ITE yang lebih kompeten menurutnya adalah dari Kominfo. Tetapi dia menuding saksi yang dihadirkan kelas pemerintahan provinsi.

BACA JUGA: Berkas Kasus Ujaran Kebencian Ahmad Dhani Dilimpahkan Ke Kejaksaan

“Ketika ada saksi ahli hukum ITE dari pusat, yang ahli merumuskan dan merevisi UU ITE. Alih-alih minta keterangan ahli soal materi pokok perkara, malah minta keterangan soal teknis pentransmisian. Ibarat bertanya cara salat kepada Ketua MUI,” katanya. 

Apabila pernyataannya soal ‘idiot’ dinilai masuk unsur pidana seperti yang diisyaratkan UU ITE pasal 27, maka ahli akan menjawab ‘tidak’. “Karena memang maunya tim penyidik supaya Ahmad Dhani di-P21 entah terbukti atau tidak urusan nanti,” lanjutnya. 

Musisi yang kini terjun di panggung politik itu mengatakan apa yang dilakukan oknum Polda Jatim adalah licik. Hanya saja Dhani enggan menyebut nama penyidik yang disebut berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), yang dianggap licik

“Mau disebut dzolim, kok kurang pas. Wong bukan jenderal. Baru AKBP udah ada bakat licik. Berbakat jadi jenderal dzolim,” tudingnya.

BACA JUGA: Dua Ahli Ahmad Dhani Sudah Jalani Pemeriksaan

Menurut Dhani, penyidik tidak boleh abstrak dan harus konkret. Maka hakim akan memutuskan dengan sah dan meyakinkan. Hingga kini, kata Dhani, belum ada vonis bersalah dalam pengadilan jika subjek hukumnya tidak jelas.

“Polri kan punya dana yang cukup untuk sekadar melakukan riset, sebelum seenaknya menetapkan orang jadi tersangka. Tidak profesional. Dzolim-nya kurang profesional,” pungkasnya.

Baca Juga

loading...