JATIMNET.COM, Ponorogo – Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menganggarkan Rp 20 miliar untuk program perbaikan rumah tak layak huni, dengan anggaran per rumah sebesar Rp 10 juta, di tahun 2020. Upaya itu dilakukan sebagai bagian dari program pemberantasan kemiskinan, bersama dengan perbaikan infrastruktur jalan.

“Jalan di Ponorogo ini kan banyak yang jelek, ini juga menjadi faktor penyebab kemiskinan Di Ponorogo, ” kata Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Jumat 30 Agustus 2019.

Dari data Pemkab Ponorogo diperoleh persentase angka kemiskinan sejak tahun 2016 sebesar 11,75 persen, 2017 sebesar 11,39 persen, dan 2018 sebesar 10,36 persen. 

Ipong menuturkan jika angka kemiskinan terbanyak ada di Kecamatan Ngrayun dan Sawoo. Ia menilai penyebabnya adalah dari infrastruktur jalan yang jelek. Sehingga pemkab menggenjot perbaikan jalan di dua kecamatan itu.

BACA JUGA: Mempelai Wanita Kecelakaan, Sepasang Kekasih Menikah di Rumah Sakit

“Saat ini jalan di dua kecamatan tersebut sudah kami perbaiki,” ujarnya.

Harapannya dengan perbaikan jalan maka distribusi kebutuhan pokok dan lainnya tidak tersendat. Sehingga membuat harga kebutuhan pokok terjangkau serta berdampak pada turunnya tingkat kemiskinan di dua kecamatan tersebut.

Selain itu pembangunan rumah layak huni pada 2020 akan digenjot oleh pemkab. Data yang dihimpun oleh pemkab, ada sekitar 24 ribu unit rumah tidak layak huni di Ponorogo. 

“Setiap tahun sebenarnya ada progam CSR (Corporate Social Responsibility) yang bisa membangun rumah layak huni, namun jumlahnya hanya 10 sampai 15 unit, mau berapa tahun,” tegasnya.

BACA JUGA: Anggota Dewan Ponorogo Mendapat Pin Emas dan Kuningan

Terkait hal ini Pemkab menganggarkan Rp 20 miliar untuk perbaikan rumah tidak layak huni dengan masing-masing rumah dianggarkan Rp 10 juta. “Namun angka tersebut masih kami tawar lagi. Lantai rumah kan tidak perlu keramik, cukup semen, lebih sehat dibandingkan beralaskan tanah,” pungkasnya.