JATIMNET.COM, Jakarta – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai alokasi pajak rokok dan cukai hasil tembakau untuk menutup defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hal yang sesat.

Dikutip dari Antara, Kamis 20 September 2018, dia menganggap akan timbul paradigma di masyarakat bahwa merokok diasumsikan sebagai bentuk bantuan kepada pemerintah dan BPJS Kesehatan agar tidak defisit.

“Data membuktikan salah satu jenis penyakit yang dominan diderita pasien BPJS Kesehatan adalah penyakit yang disebabkan konsumsi rokok. Kami khawatir nantinya aka nada paradigm yang keliru. Bahwa merokok bisa membantu meringankan BPJS Kesehatan agar tidak defisit,” kata Tulus.

Dia menambahkan keputusan pemerintah mengalokasikan pajak rokok dan cukai hasil tembakau untuk menutup defisit BPJS Kesehatan membuat perokok menjadi pahlawan. Begitu juga dengan rencana pemerintah meningkatkan produksi rokok dianggap sesat.

Di lain pihak, pemerintah harus menaikkan tarif cukai rokok secara signifikan. Hal ini untuk meningkatkan cukai rokok yang masih terbuka lebar karena tarifnya rata-rata baru 40-an persen.

“Menaikkan tarif cukai rokok akan meningkatkan pendapatan pemerintah, di sisi lain akan menurunkan jumlah perokok. Tapi kalau kemudian hasilnya digunakan untuk membantu pasien, sangat keliru,” katanya.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR tentang defisit BPJS Kesehatan, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pemerintah telah melakukan beberapa upaya melalui berbagai kebijakan.

Salah satunya memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2017 dan pajak rokok melalui peraturan presiden yang baru saja ditandatangani presiden.

“Kalau DBH-CHT, tidak semua daerah menghasilkan tembakau. Berbeda dengan pajak rokok yang setiap daerah pasti ada perokoknya,” jelasnya.