JATIMNET.COM, Surabaya - Warga Rusia menentang aturan pembatasan internet yang dilakukan oleh pemerintahan Vladimir Putin.

Parlemen Rusia sedang mempersiapkan undang-undang untuk melacak lalu lintas dan data pengguna internet di Rusia sejak Februari.

Undang-undang juga mengajukan pembangunan Sistem Domain Nasional untuk memastikan internet tetap berfungsi jika infrastruktur asing berhenti memberikan layanan di Rusia.

Saat ini parlemen telah menandatangani satu tahap pembacaan undang-undang tersebut pada Februari. Dibutuhkan dua tahapan lagi agar undang-undang itu efektif.

BACA JUGA: 1.022 WNI di Rusia Ikut Pilih Presiden

Tahapan pembacaan kedua direncanakan berlangsung pada Maret. Jika lolos, maka undang-undang butuh tanda tangan atasan parlemen dan kemudian dari Presiden Vladimir Putin .

Undang-undang itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kedaulatan Rusia atas segmen internetnya.

Rusia telah melakukan serangkaian upaya untuk mengekang kebebasan internet dalam beberapa tahun terakhir, dengan cara menutup akses ke sejumlah laman tertentu dan juga akses pesan instan seperti Telegram.

Negara berjuluk beruang merah itu juga meminta mesin pencari untuk menghapus sejumlah hasil pencarian tertentu, meminta layanan pesan instan untuk berbagi kunci enkripsi dengan layanan keamanan setempat, dan meminta media sosial untuk menyimpan data personel pengguna di server dalam negeri Rusia.

BACA JUGA: Maskapai  Belanda Ini Genap Berusia 100 Tahun

Beragam pengekangan itu disambut dengan gelombang protes dari warga Rusia. Protes terbesar berlangsung pada Minggu 10 Maret 2019 dengan ribuan warga Rusia berunjuk rasa di jalanan Moscow.

Unjuk rasa itu diikuti sekitar 15.300 orang, menurut White Counter, sebuah NGO yang menghitung jumlah peserta unjuk rasa. Sedangkan polisi Moscow memperkirakan jumlah peserta sekitar 6.500 orang.

"Jika kami tidak melakukan apapun ini akan semakin buruk. Pemerintah akan semaunya sendiri dan titik yang tak bisa dikembalikan akan terlampaui," kata Dmitry (28), peserta unjuk rasa yang menolak memberikan nama lengkapnya.

Aktivis oposisi mencuit jika polisi telah menahan 15 orang di unjuk rasa Moscow. Sedangkan polisi tidak mengumumkan penahanan apapun.