JATIMNET.COM, Surabaya - Di tengah pandemi Covid-19, Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur di Surabaya memberikan kemudahan dalam koordinasi juga monitoring, yakni melalui program command center.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Martin Ginting menjelaskan, program yang baru dilaunching yakni Command Center yang dipusatkan di kantor Jalan Sumatera Surabaya dengan kendali Mahkamah Agung (MA) RI guna mempermudah jajaran pimpinan PT melakukan pengawasan serta pembinaan secara serentak ke semua pengadilan di kabupaten/kota.

Terutama di tengah pandemi Covid-19, termasuk mematuhi aturan physical distancing, maka pelaksanaan tugas peradilan dan koordinasi berupa pengawasan, pembinaan harus dilaksanakan dengan jarak jauh (remote distance). 

Untuk itu diperlukan sebuah wadah yang memfasilitasi monitoring, evaluasi dan koordinasi antara Pengadilan Tinggi Surabaya dengan para pengadilan negeri yang dibawahinya.

BACA JUGA: Cegah Covid-19, Seluruh Karyawan dan Hakim di Pengadilan Negeri Gresik Jalani Rapid Test

"Jadi, saat memberikan arahan, pimpinan tidak perlu datang lagi ke setiap pengadilan yang ada di daerah, hal itu cukup dilakukan secara telekonferensi, sehingga bisa menghemat biaya dan waktu," katanya, Senin 18 Mei 2020

Sebaliknya, para pimpinan Pengadilan Negeri yang tersebar di Jawa Timur juga tidak perlu lagi datang ke kantor Pengadilan Tinggi guna mendapatkan pembinaan dan arahan pimpinan. Seperti yang terlihat di lantai 6 gedung Pengadilan Negeri Surabaya seluruh hakim yang bertugas di institusi ini mendapatkan arahan dari pimpinan PT secara online.

Menurut dia, dengan sistem Command Center, Pengadilan Tinggi Surabaya bisa sewaktu-waktu (real time) bisa memonitoring serta mengevaluasi kinerja peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya.

"Serta memudahkan koordinasi secara remote distance antara Pengadilan Tinggi Surabaya dengan pengadilan negeri di wilayah hukumnya. Fasilitas Commmand Center ini tidak hanya digunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pengadilan negeri namun juga termasuk Pengadilan Tinggi Surabaya itu sendiri," ujar Ginting.

Serangkaian pengawasan dimulai dari PN Surabaya hingga pada ex Karesidenan Madura hingga hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, dimana hakim tinggi pengawas daerah pada masing-masing ex Karesidenan turut terjun dalam sesi telewicara yang dilaksanakan.