JATIMNET.COM, Surabaya - Perkumpulan Advokat Indonesia sekarang dikenal Peradin merupakan salah satu organisasi profesi advokat yang diakui dan sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu merujuk berdasarkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. 

Organisasi Peradin ini telah memiliki cabang di seluruh wilayah di Indonesia dengan anggota yang tersebar di seluruh pelosok nusantara. Diperkirakan 34 Kantor Koordinator Wilayah (Korwil) Tingkat Propinsi, 300 Kantor Cabang Tingkat Kabupaten/Kota.

Kehadiranya yang berada di tengah masyarakat untuk menegakan supremasi hukum sarana terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia bisa dirasakan. Karena bisa memberikan Pelayanan dan Bantuan Hukum bagi Pencari Keadilan mengutamakan Masyarakat Termarginal/Kurang Mampu (Miskin) yang membutuhkan bantuan hukum.

Baca Juga: Peradin Bantah Organisasi Advokat Ilegal

Apalagi, organisasi Peradin saat ini sudah berusia 54 tahun masih eksis terus untuk memberikan pembelaan, senantiasa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk terselenggaranya keadilan hukum di negara Indonesia tercinta.

Ketua umum DPP Peradin, Advokat Ropaun Rambe menjelaskan mengenai asal muasal dari nama PERADIN. Bahwa awalnya itu hanya sebuah organisasi bekumpulnya para advokat. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 30 Agustus 1964, di Surakarta, Solo, Jawa Tengah terbentuk dengan nama Persatuan Advokat Indonesia (Peradin).

Namun, diganti karena untuk penyesuaian pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat (Ormas). Akhirnya dari nama Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) berubah menjadi Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin). 

Setahun kemudian, langsung mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Jakarta, 30 Agustus 2014. "Saat pergantian itu semua anggota PERADIN seluruh Indonesia hadir dan menyepakati jika nama Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) diubah menjadi Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin)  Momen itu bertepatan pada "Peringatan Ulang Tahun Emas Peradin Ke-50 tahun" kata Advokat Ropaun Rambe.

Advokat Ropaun Rambe menjelaskan dalam KLB Peradin 2014 yang digelar di Jakarta itu, seluruh anggota sepakat untuk mengubah nama dari Persatuan menjadi Perkumpulan. "Selama ini kami menggunakan nama Perkumpulan yang disepakati bersama," ucapnya.

Sejak menjadi Perkumpulan Advokat Indonesia, eksistensinya dalam memberikan bantuan hukum itu di tengah masyarakat, Peradin  tidak diragukan lagi. Apalagi sudah mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor 114/D.III.2/XI/2008 yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Undang undang Ormas Nomor 8 tahun 1985, dan juga sudah mengantongi Hak Cipta Nomor C.00201001686. 

"Ini diterbitkan 10 Mei 2010, jadi dengan ini semua kami memiliki payung hukum yang jelas. Selain itu kami juga legal," ujar dia.

Selain itu, juga mengantongi Badan Hukum Organisasi (BHO) dengan Surat Keputusan KEMENKUMHAM R.I Nomor : AHU-00121.60.10.2014 yang Telah di-Uji Kebenarannya dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 235/G/2014/ PTUN-JKT jo. Putusan PT.TUN DKI Jakarta No.198/B/2015/PT.TUN.JKT jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No .163 K/TUN/2016 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No.140 PK.TUN/2017 yang Amarnya MENGADILI : Menolak permohonan peninjauan kembali dari Permohonan Peninjuan Kembali : Persatuan Advokat Indonesia.

Dengan memiliki Lembaga Konsentrasi  Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) fokus untuk mengembangkan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia (LPAI), GERADIN, PAWIN, VARIA ADVOKAT langkah ini untuk melaksanakan Mandatory Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.