JATIMNET.COM, Surabaya - Tahun 2014 menjadi tahun keemasan bagi Peradin. Karena, sejak berdirinya pada 30 Agustus 1964 di Surakarta, Solo, Jawa Tengah, berganti nama.

Awalnya, Persatuan Advokat Indonesia, kini beralih menjadi nama Perkumpulan Advokat Indonesia disingkat dengan Peradin. Dari perubahan itu tidak menghilangkan makna dan arti, hanya perubahan kata di depan.

Perubahan itu mengikuti seiring dengan berjalannya waktu, karena sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat (Ormas). Disisi lain, juga merujuk sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat.

Tapi, meski hanya berubah kata depan, Peradin yang sudah memiliki cabang di seluruh wilayah Indonesia tetap mengedepankan dalam menegakan Supremasi Hukum. Untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan memberikan pelayanan dan bantuan hukum bagi pencari keadilan.

Baca Juga: Ultah Emas Peradin Ke-50 Merubah Nama

Mengutamakan Pencari Keadilan Masyarakat Termarginal/Kurang Mampu (Miskin) yang membutuhkan bantuan hukum didaerah 34 Kantor Koordinator Wilayah (Korwil) Tingkat Provinsi, dan 300 Kantor Cabang Tingkat Kabupaten/Kota.

"Tahun 2014, tepatnya pada 30 Agustus kita melakukan KLB (Kongres Luar Biasa) di Jakarta merumuskan dari Persatuan Advokat Indonesia menjadi Perkumpulan Advokat Indonesia. Makanya di tahun itu kita katakan masa keemasan 50 Tahun, karena berdirinya pada 30 Agustus 1964 ke 30 Agustus 2014," kata Ketua umum DPP Peradin, Advokat Ropaun Rambe.

Masa keemasan itu, Peradin sudah mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor 114/D.III.2/XI/2008 yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Undang undang Ormas Nomor 8 tahun 1985, dan juga sudah mengantongi Hak Cipta Nomor C.00201001686.

"Ini diterbitkan 10 Mei 2010, jadi dengan ini semua kami memiliki payung hukum yang jelas. Selain itu kami juga legal," ujar dia.

Selain itu, juga mengantongi Badan Hukum Organisasi (BHO) dengan Surat Keputusan KEMENKUMHAM R.I Nomor : AHU-00121.60.10.2014 yang Telah di-Uji Kebenarannya dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 235/G/2014/ PTUN-JKT jo. Putusan PT.TUN DKI Jakarta No.198/B/2015/PT.TUN.JKT jo.

Putusan Mahkamah Agung R.I No .163 K/TUN/2016 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No.140 PK.TUN/2017 yang Amarnya MENGADILI : Menolak permohonan peninjauan kembali dari Permohonan Peninjuan Kembali : Persatuan Advokat Indonesia.

Untuk wujud-nyata Pengabdian Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) menggerakkan Lembaga Konsentrasi fokus untuk mengembangkan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) langsung berkiprah menangani Perkara Litigasi dan Non-Litigasi. Khusus PERADIN JAWA TIMUR 30 Cabang POSBAKUMADIN telah siap mengabdi pada Masa Tahun Anggaran 2019 yang akan datang bagi Pencari Keadilan Masyarakat Termarginal/Tidak Mampu (Miskin).

Baca Juga: Peradin Bantah Organisasi Advokat Ilegal

Demikian juga dengan kiprah Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia (LPAI), GERADIN, PAWIN, VARIA ADVOKAT untuk meningkatkan Sumber Daya Kemampuan Anggota Peradin pada tataran Advokat Profesional tingkat Nasional dan Internasional menghadapi Arus Globalisasi sesuai yang dimaksudkan Mandatory Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.