JATIMNET.COM, Surabaya - Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) membantah dikatakan sebagai salah satu organisasi advokat ilegal yang ada di Indonesia. Merujuk dari surat keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah terdaftar dengan nomor AHU-00121.60.10.2014, yang sudah terdaftar legal menjadi organisasi Advokat di Indonesia.

Hal itu dikatakan Ketua Korwil Jawa Timur Peradin Sumardi, Peradin merupakan salah satu organisasi Advokat legal yang sudah disahkan oleh Kemenkumham. "Jika dikatakan ilegal itu tidak benar. Kami memiliki badan hukum yang sudah disahkan Kemenkumham," katanya di Hotel Cendana Premier, Rabu, 7 November 2018.

Menurut dia, perubahan nama dari Persatuan menjadi Perkumpulan sudah ditetapkan saat di Jakarta, 30 Agustus 2014 di Kongres Luar Biasa (KLB). "Saat itu semua anggota Peradin yang ada di Indonesia dikumpulkan untuk perubahan nama itu sesuai dengan Undang Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat (Ormas), itu semua sudah disepakati bersama," ujar Sumardi.

Secara terpisah, Sekjen DPP Peradin Budiman Baginda Sagala menjelaskan, bahwa Peradin itu memiliki payung hukum yang jelas dan menjadi salah satu organisasi Advokat legal sesuai surat keputusan Kemenkumham yang sudah disetujui. 

"Jadi jika ada yang mengatasnamakan Peradin dengan membawa nama Persatuan itu yang perlu dipertanyakan karena kami sudah melepas dan tidak menggunakan nama Persatuan setelah adanya Undang Undang Ormas," katanya.

Selain mengantongi surat keputusan, kata Budiman, Peradin juga mempunyai Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor 114/D.III.2/XI/2008 yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri sesuai Undang-Undang Ormas Nomor 8 Tahun 1985. 

Peradin juga mempunyai Hak Cipta Nomor C.00201001686 sejak tahun 2010. "Sebagai Pencipta dan pemegang hak cipta Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). Beralamat di Jalan Daan Mogot Nomor 19-C Grogol Jakarta Barat yang diterbitkan 10 Mei 2010," ujar pria akrab dipanggil Budiman.

Dia juga menyampaikan, pihaknya telah mendapat informasi mengenai masalah di Banyuwangi, kalau terdapat Advokat yang merupakan salah satu anggota Peradin ditolak oleh majelis hakim untuk beracara lantaran tidak punya Legal Standing. 

Hal itu dikarenakan adanya kesalahpahaman komunikasi dengan majelis hakim. "Semua itu menjadi salah satu kesalahan dalam komunikasi saja, tapi kami memiliki legalitas yang sah," ucapnya.

Budiman tidak akan tinggal diam jika ada Peradin yang mengatasnamakan Persatuan untuk mempermasalahkan ini semua. "Kami bisa melaporkan balik, ditambah lagi kami juga legal karena memang kami sudah ada surat keputusan Kemenkumham dan SKT dari Kementerian Dalam Negeri yang membuat Legal Standing kami sah," ucapnya.

Ketua DPC Peradin Surabaya, Belly Vidya S Daniel membantah jika anggota Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) tidak dapat beracara. "Selama ini kami beracara di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dan pengadilan lainnya juga tidak ada masalah," katanya.