JATIMNET.COM, Surabaya – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya memutuskan kasus dua orang yang membawa uang tunai ratusan juta di Gayungsari bukan kasus politik uang. Menurut Bawaslu, uang tersebut sebagai dana saksi.  

“Kami mendapatkan informasi awal tertangkapnya dua orang, satu orang karena melanggar arus lalu lintas. Kedua, menunggu ojek online pada dini hari sekitar pukul 01.00 WIB dan tampak mencurigakan,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya Usman saat diwawancarai di ruang kantor Bawaslu Surabaya, Selasa 16 April 2019.

Keduanya langsung dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dan langsung diserahkan kepada Bawaslu Surabaya. Usman mengungkapkan mobil yang membawa uang Rp 253 juta ternyata hendak menyalurkan dana saksi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Blitar. Sedangkan yang menunggu ojek online akan membawa uang sejumlah Rp 120 juta ke Tulungagung.

BACA JUGA: Tim Saber Politik Uang Amankan Mobil Pembawa Rp373 Juta

“Keduanya memang pengurus partai, dana tersebut merupakan dana untuk alokasi saksi di TPS dua kota tersebut,” katanya.

Ia menjelaskan kedua orang yang membawa uang itu merupakan bendahara dari salah satu partai. Hal ini sudah dibuktikan bawaslu dengan mengecek silang data yang diterima dari TPS masing-masing.

Usman juga mengatakan tidak menemukan barang bukti lainnya seperti alat peraga kampanye (APK) atau barang bukti lainnya. Ia hanya menemukan sejumlah uang dan surat mandat saksi TPS. “Kami melakukan cek silang dan teryata sama dan benar,” kata dia.

Uang yang diambil dari kantor DPD ini dalam pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu, tapi masih dikemas jadi satu dan belum dibagi-bagi uangnya per TPS.

BACA JUGA: Bawaslu Probolinggo Amankan Belasan Bungkus Minyak Goreng Menjelang Pencoblosan

Usman mengaku temuan dugaan politik uang ini baru terjadi satu kali ini. Ia berharap hingga berlangsungnya pesta demokrasi tidak ada aksi curang. Dan bawaslu sudah melakukan sosialisasi kepada warga untuk anti politik uang.

“Tadi pagi kami tindak lanjuti dengan aksi tutup pintu atau anti politik uang, dengan membagikan satu juta stiker melalui 8.146 TPS di Surabaya,” katanya.

Ia mengatakan aksi ini sebagai bentuk sosialisasi bawaslu, bahwa politik uang ini merusak sendi-sendi bangsa dan negara sehingga pesta demokrasi harus dilakukan dengan jujur dan adil.