Tuntutan Buruh Amankan Nasib Pekerja Hingga 20 Tahun

JATIMNET.COM, Surabaya – Hari Buruh 2019 menghasilkan sembilan poin tuntutan yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Sembilan poin itu terdiri atas revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, tentang pengupahan dan pencabutan Permenkes 51 tahun 2018 tentang urun biaya dan selisih biaya.

Poin kedua menyangkut pencabutan keputusan surat edaran Makamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, dan ketiga Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 2013 tentang ketetapan hidup layak agar dijadikan pedoman penetapan upah minimum kabupaten/kota pada 2020.

Keempat upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) usulan pemerintah daerah diterima Pemprov Jatim. Kelima gubernur sepakat jaminan BPJS Korban PHK ditanggung Pemprov Jatim. Adapun poin keenam menghapus outsourching, dan ketujuh segera dibentuk badan pengawas rumah sakit yang mengikutsertakan masyarakat.

BACA JUGA: Asal-Usul Hari Buruh Internasional 

Kedelapan pengawas ketenagakerjaan di Jatim harus diperbaiki seluruhnya, adapun poin terakhir gubernur membuat regulasi terkait sistem jaminan pesangon.

“Saya rasa yang paling krusial adalah masalah sistem jaminan pesangon. Kalau yang lain tidak begitu sulit, karena persoalan itu sudah biasa, masalah lama,” ujar Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur Jazuli saat ditemui di Kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan Surabaya, Rabu 1 Mei 2019.

Menurut Jazuli, regulasi jaminan pesangon sangat penting. Pasalnya dengan usia pekerja yang saat ini terdaftar sebagai anggota antara 30-35 tahun, perkiraan akan pensiun 2040.

Hitungan Jazuli, pada saat pensiun tahun 2040, perkiraan upah dengan estimasi naik 8-10 persen berkisar Rp 15-17 juta. Berarti pesangon yang akan diterima sekitar Rp 400-500 juta.

“Pertanyaannya, bagaimana kalau karyawan ribuan. Apakah uang sebesar itu sudah disiapkan pengusaha,” urainya.

BACA JUGA: Jumlah Pekerja Paruh Waktu di Jatim Meningkat

Karena itu, lanjut Jazuli, perlu dibuat regulasi mengatur uang pesangon. Dengan demikian diharapkan bisa menjadi solusi terbaik antara pengusaha dan buruh.

Ihwal regulasi pesangon, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengaku akan membentuk tim yang terdiri dari Kepala Dinas Ketegakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta serikat pekerja untuk menelaahnya.

“Setelah ditelaah, kami meminta untuk dikoordinasikan dengan koordinasi supervisi dan pencegahan dengan KPK, itu berkaitan dengan regulasi dan proses kehati-hatian. Karena kaitannya dengan jaminan pesangon, setelah pensiun atau kalau ada PHK,” kata Khofifah.

Tim tersebut, lanjut mantan Menteri Sosial itu, tidak hanya mengkaji poin regulasi pesangon saja, tetapi juga delapan poin lainnya. Informasi yang berhasil dikumpulkan, tim terdiri dari 10-15 orang. Ditargetkan tim ini nantinya selesai bekerja dalam enam bulan ke depan.