JATIMNET.COM, Tuban – Hampir dua dekade terakhir, Kabupaten Tuban seakan tidak pernah lepas dari jeratan kemiskinan. Meski tren angka terus menurun, posisinya di Jawa Timur tetap stagnan di papan atas.

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Kamis, 18 September 2025, menyebut pada Maret 2025, Tuban masih menempati peringkat kelima kabupaten termiskin di Jawa Timur dengan persentase penduduk miskin 14,13 persen atau sekitar 168,9 ribu jiwa.

Kepala BPS Tuban Andhie Surya Mustari mengatakan hasil tracking yang dilakukan BPS, kondisi ini dirasa sudah berlangsung lama.

“Sejak 2002 ketika angka kemiskinan 30,39 persen, Tuban sudah berada di posisi kelima. Pernah turun ke peringkat enam dan tujuh pada 2010–2011, lalu kembali ke posisi lima sejak 2012 dan naik turun di angka yang sama hingga sekarang,” ujarnya.

BACA: PMII Tuntut Pemkab Tuban Sediakan Rumah Singgah dan Pendampingan Pasien Miskin

Dalam daftar itu, posisi pertama ditempati Kabupaten Sampang, disusul Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, lalu Tuban.

“Rekomendasi kami, pemerintah daerah harus memberi bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan sifatnya stimulus. Kalau kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, mereka bisa berpikir untuk bekerja dan meningkatkan kesejahteraan,” katanya.

 

Andhie menuturkan persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Tuban mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan tercatat 1,89, jauh di atas rata-rata Jawa Timur sebesar 1,41. Artinya, rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Tuban masih jauh di bawah garis kemiskinan.

BACA: PT TPPI, Pemkab Tuban dan Dishut Jatim Tanam Belasan Ribu Bibit Buah

Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin naik menjadi 0,42, menjadikan Tuban tertinggi keempat di Jawa Timur.

“Akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja harus lebih merata lagi,” ucap Andhie

Dari catatan data tersebut, untuk mengukur kemiskinan, BPS Tuban menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan makanan maupun bukan makanan, yang diukur menurut Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari.

Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

"Tidak seluruh masyarakat kita data. Kita ngambilnya sampling," kata Andhie.
  
BACA: DPRD Kritisi RPJMD Tuban 2025-2029, Ini Catatannya

Di satu sisi, BPS Tuban mencatat Garis Kemiskinan Tuban pada Maret 2025 mencapai Rp504.823 per kapita per bulan, naik 3,42 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp488.131.

Artinya, keluarga dengan lima anggota rumah tangga setidaknya membutuhkan Rp2,5 juta hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Namun bagi warga dari keluarga miskin di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, berinisial E, 38 tahun, angka itu masih jauh dari jangkauan. Pendapatannya yang rerata hanya Rp1,5 juta dan harus menghidupi saudara dan anak itu dirasa sangat kurang.

“Sebulan paling dapat Rp1,5 juta lebih sedikit. Itu harus dibagi buat makan, listrik, dan sekolah anak. Mana cukup?,” ucapnya.

Kondisi penjual jajan itu menggambarkan wajah nyata kemiskinan yang masih mengikat banyak keluarga di Bumi Wali. Meski jumlah penduduk miskin berkurang 2,38 ribu jiwa dalam setahun terakhir, jurang kesenjangan nyatanya tetap lebar.

Sementara itu, hingga Kamis sore, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Tuban Arif Handoyo saat dikonfirmasi belum memberikan tanggapan.