JATIMNET.COM, Surabaya - Gubernur Jawa Timur memastikan tarif tol trans Jawa akhirnya turun setelah dua kali berkirim surat kepada presiden.

“Surat kami yang dua kali kepada Pak Presiden (soal penurunan tarif tol) sudah ditanggapi. Karena memang selama ini hanya 18 persen kendaraan angkutan barang yang lewat,” ujar Pakde Karwo, sapaan karib Soekarwo, Selasa 4 Desember 2018. 

Penurunan tarif tol ini setelah pemerintah pusat memberikan tax holiday bagi operator jalan tol. Kebijakan tersebut lebih dipilih dibandingkan mempersingkat build-operate-transfer (BOT). Alasannya karena paling realistis. 

“Diturunkan sedikit, biarpun belum seperti yang diinginkan. Tetapi sudah lumayan turun,” ungkap Mantan Sekdaprov Jawa Timur itu. 

Disebutkan Pakde Karwo, penurunan tarif untuk mobil pribadi Rp 1.000 per kilometer, sedangkan truk dan truk gandar I Rp 1.500 per kilometer, dan truk gandeng gandar II Rp 2.000 per kilometer. Penurunan tidak terlalu besar, data yang dikumpulkan, sebelumnya untuk mobil pribadi Rp 1.050 per kilometer, truk gandar I Rp 1.600 dan truk gandar II Rp 2.300.

BACA JUGA: Jasa Marga Klaim Tol Trans Jawa Dongkrak Daya Saing Ekonomi

Sementara mengenai sudah tersambungnya tol Surabaya-Solo, gubernur dua periode itu yakin akan semakin menumbuhkan iklim investasi di Jawa Timur. Pasalnya, selesainya jaringan jalan tol trans Jawa semakin melengkapi investasi di provinsi dengan penduduk 38 juta jiwa tersebut. "Ease doing Bussines bisnis di sini bagus. Penduduk banyak dan market bagus," tuturnya. 

Hanya saja, yang masih menjadi pekerjaan rumah kini bagi Pemprov Jawa Timur adalah menyiapkan sumber daya manusia. Karena bagaimanapun, menurut Pakde Karwo ease doing business 3 tetap melihat kondisi masyarakatnya. 

BACA JUGA: Jakarta-Surabaya Ditempuh 10 Jam Via Tol Trans Jawa

"Kalau kemudian dibangun kemudian masyarakatnya demonstrasi terus di lingkaran pasti tidak bisa," ungkapnya. Untuk itu, perlu dicari tahu sosial budaya masyarakat. Termasuk memperhatikan skill mereka agar diserap investor.

"Investor sendiri harus dibuat perjanjian. Jangan ambil di tempat lain. Sehingga ini justru menimbulkan problem penggangguran. Jangan sampai menggusur mereka," tandasnya.