BERITA, 14/01/2020 Penangguhan UMK, Serikat Buruh Minta Pemprov Jatim Verifikasi Perusahaan
KSPI Jatim meminta Pemprov Jawa Timur melakukan verifikasi terhadap 113 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK 2020
BERITA, 25/10/2019 Ini Perbedaan antara UMP dan UMK
Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020 mewajibkan pemerintah daerah untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 8,51 persen.
HUKUM, 25/10/2019 Dilaporkan Bayar Upah Di Bawah UMK, Tiga Perusahaan Diperiksa Disnakertrans
Disnakertrans Jawa Timur berencana memanggil tiga perusahaan yang dilaporkan membayar pekerjanya lebih rendah dari UMK.
BERITA, 23/10/2019 SPBI Unjuk Rasa Desak Disnaker Jatim Menindak Perusahaan Curang
Sedikitnya terdapat tiga perusahaan yang telah diadukan ke Disnaker Jatim, yakni CV Ada Djadi, PT Rolas Nusantara Mandiri, dan Surya Beringin.
HUKUM, 17/10/2019 Jadi Tersangka Ijazah Palsu, Anggota DPRD Probolinggo Tetap Terima Gaji
Abdul Kadir, masih tetap berstatus anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Gaji penuh per bulan pun masih diterima.
BERITA, 10/10/2019 Pasca Aksi, Perwakilan Buruh Jatim Kawal Tuntutan ke Dua Kementerian di Jakarta
Perwakilan buruh bersama Disnaker Jatim bertandang ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri.
BERITA, 01/10/2019 Lulusan SMK Rentan Jadi Korban Sistem Pemagangan dari Perusahaan
“Seperti pemagangan disalahgunakan oleh pihak pengusaha, proses pemagangan diberikan uang saku bukan upah".
DUNIA, 02/09/2019 15 Ribu Pegawai KLM Mogok Kerja di Bandara Sciphol
Aksi mogok ini, para pegawai menuntut kenaikan gaji.
BERITA, 02/08/2019 Disnakertrans Jatim Tegaskan Tidak Ada Revisi Hapus Pesangon di Undang-undang Ketenagakerjaan
Kepala Disnakertrans Jawa Timur Himawan Estu Subagjo memastikan tidak ada revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
HUKUM, 22/07/2019 Disnaker Surabaya Belum Terima Pengaduan dari Penjaga Kantor Partai Berkarya
Disnaker Kota Surabaya mengaku belum menerima laporan dari dua pembobol sekaligus penjaga Kantor DPD Partai Berkarya,
EKBIS, 03/03/2019 SPSI Jatim Desak Pemerintah Revisi PP 78