Logo

Suntikan Subsidi SPP Aliyah Mulai Tahun Ajaran 2020/2021

Reporter:,Editor:

Rabu, 11 March 2020 01:00 UTC

Suntikan Subsidi SPP Aliyah Mulai Tahun Ajaran 2020/2021

PANTAU: MENINJAU. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat meninjau ujian satuan pendidikan berbasis komputer dan smartphone di SMA Trimurti Surabaya.

JATIMNET.COM, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan Program pendidikan gratis dan berkualitas (Tis Tas) dalam bentuk subsidi SPP segera disalurkan untuk jenjang pendidikan Madrasah Aliyah (MA). 

Program subsidi SPP untuk MA rencananya dimulai pada tahun ajaran baru 2020/2021 di bulan Juli mendatang. “Jadi tidak ada alasan tidak sekolah karena tidak punya uang. Apalagi di S1 juga ada beasiswa baik dari Pemerintah,” ujar Khofifah dalam keterangan persnya, Selasa 10 Maret 2020. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS), tren peningkatan untuk rata-rata lama sekolah di Jawa Timur, angkanya cukup tipis, dari 7,34, menjadi 7,59. Khofifah mengklaim, kenaikan ini menjadi salah satunya program TisTas yang telah berjalan setahun untuk jenjang SMA.

BACA JUGA: Jokowi: Pembelajaran Pendidikan Harus Ikuti Perkembangan Teknologi Informasi

Dirinya berharap subsidi SPP MA ini dapat semakin menaikkan rata-rata lama sekolah siswa di Jawa Timur. “Hal ini menunjukkan adanya peningkatan, dan berbagai upaya yang kita lakukan harus didorong agar terwujud pendidikan yang gratis dan berkualitas,” tuturnya. 

Khofifah meminta, orang tua dan siswa untuk terus semangat dalam memperoleh pendidikan. Dengan adanya program Tis Tas, tidak usah ragu untuk terus belajar. Bagi orang tua yang memiliki anak yang masih SMP yang akan naik ke SMA/SMK/Aliyah, tidak usah khawatir.

Pemprov Jatim telah mengalokasikan 34,6 persen dari total APBD tahun 2020 untuk program pendidikan. "Karena setelah itu masih ada program beasiswa S1 dari pemerintah pusat bagi siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi,” ungkapnya.

BACA JUGA: Ingin Belajar ke Mesir? Pemprov Jatim Sediakan Beasiswa Bagi 50 Santri

Dengan mengalokasikan 34,6 persen APBD Jatim untuk pendidikan, pihaknya mengharapkan semuanya akan berseiring dengan upaya meningkatkan SDM yang unggul, meningkatkan daya saing, dan SDM berkualitas. 

Terkait ujian nasional, mantan Menteri Sosial ini menyampaikan, bahwa pada tahun ini musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) masih mempercayakan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk membuat soal dan tekniks pelaksanaan USP BKS.

Pihaknya masih belum mengetahui seperti apa nanti ujian sekolah tahun depan, apakah soal-soal akan disiapkan oleh masing-masing satuan pendidikan, atau mereka akan mengkonfirmasi kembali kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. 

“Pada dasarnya kita siap untuk mengkoordinasikan apa yang menjadi kesepakatan. Tahun depan ada format dimana Kementerian Pendidikan akan menyiapkan asesment kompetensi  minimal atau  survey karakter  sebagai pengganti ujian  nasional,” katanya.