Logo

Fraksi Golkar DPRD Jatim Apresiasi Tuntutan Guru PAUD

Reporter:,Editor:

Selasa, 11 August 2026 10:00 UTC

Fraksi Golkar DPRD Jatim Apresiasi Tuntutan Guru PAUD

Anggoota Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim Sumardi. Foto: Wanto.

JATIMNET.COM, Mojokerto – Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur mengapresiasi tuntutan para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mendorong penguatan status, kesejahteraan, serta dukungan sarana dan prasarana pendidikan.

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Sumardi, menilai tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar mengingat guru PAUD memiliki peran penting dalam membangun fondasi pendidikan dan karakter anak sejak usia dini.

Menurutnya, guru PAUD tidak hanya bertugas mengenalkan pendidikan kepada anak, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membentuk karakter dan pola pikir generasi mendatang.

“Guru PAUD menjadi bagian dari pilar pendidikan anak-anak kita sejak usia dini. Ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan Indonesia di masa yang akan datang,” ujar Sumardi di Mojokerto, Selasa, 11 Agustus 2026.

Ia mengatakan, tuntutan yang disampaikan para guru PAUD mencakup sejumlah persoalan mendasar. Di antaranya kepastian status, peningkatan kesejahteraan, serta dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran.

Sumardi menilai persoalan kesejahteraan guru PAUD perlu mendapat perhatian serius. Sebab, peran strategis mereka dalam pendidikan anak tidak sebanding jika masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan dalam menjalankan tugas.

“Kita tidak bisa menafikan posisi mereka karena mereka juga sangat penting dalam pendidikan dasar. Apa yang diberikan kepada anak pada usia dini akan sangat berpengaruh terhadap karakter maupun pola pikir mereka,” katanya.

Karena itu, Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim berkomitmen mengawal aspirasi tersebut agar mendapat perhatian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Sumardi mengatakan, aspirasi guru PAUD di Jawa Timur akan dikoordinasikan dengan jajaran Fraksi Partai Golkar di DPR RI. Langkah tersebut diperlukan karena perubahan regulasi pendidikan berada di ranah pemerintah pusat dan DPR RI.

“Kami akan kawal dan berkoordinasi dengan teman-teman maupun pimpinan di Fraksi Golkar DPR RI. Aspirasi teman-teman guru PAUD di sini akan kami teruskan ke sana,” tegasnya.

Ia menyebut adanya perkembangan positif karena penguatan pendidikan PAUD telah masuk dalam rencana revisi UU Sisdiknas. Kondisi tersebut dinilai menjadi momentum untuk memperjelas posisi dan memberikan penguatan terhadap keberadaan guru PAUD.

Sumardi berharap revisi UU Sisdiknas nantinya tidak hanya memperkuat posisi pendidikan PAUD, tetapi juga memberikan kepastian bagi para pendidiknya. Termasuk dalam aspek status, kesejahteraan, sarana dan prasarana, serta dukungan terhadap tugas mereka.

“Ini sangat penting sekali. Kalau kita kawal dan proses ini bisa selesai, kita berharap mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan yang diharapkan teman-teman guru PAUD,” pungkasnya.

Menurut Sumardi, tuntutan guru PAUD layak menjadi perhatian karena pendidikan usia dini merupakan tahap awal yang menjadi fondasi bagi tumbuh kembang sekaligus pembentukan karakter anak.