JATIMNET.COM, Mojokerto – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri melakukan kunjungan langsung ke Kota Mojokerto untuk mempelajari strategi percepatan penurunan stunting yang dinilai berhasil menekan prevalensi hingga di bawah satu persen. Keberhasilan Pemerintah Kota Mojokerto itu menarik perhatian Pemprov NTB karena dianggap mampu menghadirkan penanganan stunting secara efektif melalui sinergi lintas sektor dan inovasi berbasis masyarakat.

Kunjungan studi tiru bersama rombongan Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) NTB tersebut disambut Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari beserta jajaran di Sabha Mandala Madya Balaikota Mojokerto, Rabu, 13 Mei 2026.

Indah Dhamayanti Putri menegaskan, Kota Mojokerto dipilih sebagai lokasi pembelajaran karena mampu menjalankan berbagai program penanganan stunting secara terintegrasi dengan hasil signifikan.

“Kami hadir di sini ingin mengetahui langsung, Kota Mojokerto dengan sejumlah intervensi dan program keroyokan yang dilaksanakan secara bersama mendapatkan angka penurunan stunting yang cukup tinggi. Kami tertarik untuk hadir dan rupanya salah satu yang menjadi keunggulan Kota Mojokerto adalah banyaknya inovasi,” tuturnya.

BACA: UPTD PPA Mojokerto Siapkan Pengasuhan bagi Balita Terdampak Penganiayaan 

Menurutnya, keberhasilan program pembangunan daerah tidak semata ditentukan besarnya anggaran, melainkan komitmen kuat pimpinan daerah dalam menggerakkan seluruh elemen masyarakat hingga tingkat terbawah.

“Kesungguhan hati, pola pendekatan dan sentuhan langsung dari pimpinan sampai ke tingkat bawah jauh lebih penting untuk menunjukkan kesuksesan dari setiap program,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Wali Kota Mojokerto yang dinilai sukses menciptakan berbagai capaian nyata bagi masyarakat.

“Saya bangga dapat mengunjungi Kota Mojokerto yang dipimpin oleh seorang perempuan, kita melihat realita apa saja prestasi yang sudah ditorehkan,” katanya.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menjelaskan, strategi penurunan stunting di wilayahnya dilakukan melalui penguatan kualitas sumber daya manusia dengan dukungan layanan kesehatan menyeluruh dan inovasi masyarakat yang berjalan berkesinambungan.

Pemerintah Kota Mojokerto melakukan intervensi sejak usia remaja melalui pemantauan kesehatan remaja putri, pendampingan calon pengantin, pemeriksaan ibu hamil, pendampingan ibu setelah melahirkan, hingga pemantauan tumbuh kembang balita.

Selain intervensi berkelanjutan, Pemkot Mojokerto juga menjalankan sejumlah program unggulan seperti Canting Gula Mojo, Gempa Genting, serta penguatan kader motivator kesehatan di seluruh wilayah kota.

Berdasarkan data ePPGBM, angka prevalensi stunting di Kota Mojokerto menunjukkan tren penurunan konsisten setiap tahun. Angka stunting tercatat sebesar 4,84 persen pada 2021, turun menjadi 3,12 persen pada 2022, lalu 2,04 persen pada 2023, 1,54 persen pada 2024, 1,07 persen pada 2025, hingga mencapai 0,92 persen pada 2026.

Capaian tersebut mengantarkan Kota Mojokerto memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat senilai Rp6,3 miliar.

“Penurunan stunting Kota Mojokerto signifikan setiap tahun dan akhir 2025 kami mendapat insentif fiskal Rp6,3 miliar dari pemerintah pusat,” tutur Ning Ita.

BACA: Larangan Nobar Film “Pesta Babi”, Komnas HAM: Langgar UUD dan HAM Internasional 

Ia menambahkan, keberhasilan itu juga didukung peran aktif 1.619 kader motivator kesehatan yang mayoritas perempuan dan menjadi ujung tombak penggerak kesehatan masyarakat hingga tingkat lingkungan.

“Kami punya 1.619 kader motivator kesehatan, 99 persen perempuan, yang menjadi ‘tentara’ penggerak kesehatan masyarakat,” katanya.

Tak hanya itu, Pemkot Mojokerto juga telah menjalankan program penyediaan makanan bergizi sebelum pemerintah pusat meluncurkan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Sebelum program MBG berjalan, Kota Mojokerto sudah lebih dulu menerapkan pola penyediaan makanan bergizi melalui program Gempa Genting,” pungkasnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antardaerah dalam mempercepat penurunan stunting secara nasional sekaligus menjadi model pengembangan kebijakan kesehatan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.