Senin, 29 April 2019 - 22:36
JATIMNET.COM, Surabaya - Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur Saiful Rahman akan mengonsultasikan soal aturan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 kepada Gubernur Jawa Timur.
Saiful Rahman mengatakan, kalau sistem zonasi memberatkan wali murid diharapkan dapat dikomunikasikan dengan menteri pendidikan dan kebudayaan.
"Insya Allah malam ini saya konsultasi dan minta kepada beliau (Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa) tentang hasil yang kami dapatkan ini (rapat dengar pendapat), akan diajukan ke beliau, mana yang terbaik untuk warga Jawa Timur," ujarnya.
BACA JUGA: Pergub PPDB Sistem Zonasi segera Dirampungkan
Disebutkan Saiful Rahman, dalam rapat dengar pendapat, wali murid menyampaikan keluhannya tentang sistem zonasi yang akan diterapkan pada PPDB 2019. Orang tua siswa menilai, Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 merugikan anak didik.
Wali murid menuntut agar sistem penerimaan siswa baru dikembalikan seperti tahun lalu. Saiful Rahman tidak menampik, Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 memang kesannya kaku.
Selain 90 persen kuota harus memakai sistem zonasi, sejumlah wali murid berpendapat tidak digunakannya nilai Ujian Nasional (UN) bakal menjadi kendala ke depannya.
BACA JUGA: PPDB Zonasi Bisa Petakan Persoalan Pendidikan di Daerah
"Terus masak daftar gerudukan bareng-bareng terus desek-desekan. Akuntabilitasnya kan tidak ada. Ukurannya yang diterima juga tidak ada," katanya.
Kendati demikian, permasalahan ini harus dicermati dengan seksama. Mengingat Permendikbud nomor 51 Tahun 2018 bersifat mutlak harus diterapkan di seluruh sekolah. Seandainya ada sekolah atau daerah yang tidak menerapkan bisa terkena sanksi.
Beberapa sanksi yang dapat dikenakan yakni, peserta tidak bisa diakomodir dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Nasional, dan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk itu penting baginya mengonsultasikan sebelum membuka PPDB mulai 2 Mei 2019.
BACA JUGA: Sistem PPDB Zonasi Kacaukan Strategi Belajar Siswa
Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Hartoyo menyarankan agar Dindik Jatim segera mengambil langkah konkret tentang modifikasi PPDB. Dengan begitu semua keinginan peserta didik dapat terakomodir.
Salah satu yang disarankan, agar Kadindik berkonsultasi dengan Gubernur Jawa Timur, apakah bisa mengeluarkan diskresi kebijakan. Dengan begitu tidak sepenuhnya menerapkan zonasi jarak sebagai dasar PPDB tingkat SMA di Jawa Timur.
