Pergub PPDB Sistem Zonasi segera Dirampungkan

JATIMNET.COM, Surabaya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) terkait zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK.

Pergub ini merupakan turunan dari Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB. Pada pasal 16 dijelaskan, pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur, yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua atau wali. Untuk jalur zonasi, dalam pasal itu diatur paling sedikit 90 persen dari daya tampung sekolah.

“Sebanyak 90 persen siswa yang diterima di SMA/SMK negeri berdasarkan zona, sedangkan 10 persennya dari luar zona. Untuk di luar zona itulah yang berprestasi, atau karena orang tuanya pindah tugas,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis 4 April 2019.

BACA JUGA: Sistem PPDB Zonasi Kacaukan Strategi Belajar Siswa

Ia mengaku tengah menyelesaikan Pergub PPDB. Sistem zonasi yang ada dalam Pergub diharapkan mampu mengatasi kegundahan wali murid selama ini.

“Karena tempat tinggal tidak dalam zona yang dirumuskan akhirnya tidak bisa masuk (sekolah favorit), meski hasil ujian nasional tinggi," ungkapnya.

Ditargetkan Pergub PPDB selesai sebelum dibukanya pendaftaran siswa baru 2019-2020 bisa dikeluarkan pergubnya. Dengan begitu nantinya dapat menjadi refrensi kepada calon anak didik baru dan para orang tua.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman menambahkan, ada perubahan format yang akan diubah. Salah satunya jalur mitra warga dan kuota persentase zonasi.

BACA JUGA: Pemkot Surabaya Kaji Ulang Peraturan PPDB Sistem Zonasi

“Tetap zonasi. Tapi ada peluang lintas zona. Makanya kita zona jatim, 90 persen. Tetapi acuannya nasional, Permendikbud. Kalau dulu mitra warga lima persen, kita jadikan 20 persen. Jadi 90 persen, 20 persennya dari mitra warga yang nantinya bisa masuk zonasi," kata Saiful.

Sedangkan untuk lintas zona, menurut Saiful, tetap memakai kuota 10 persen, termasuk sekolah ke luar kota. Calon siswa baru benar-benar tersaring sesuai kemampuannya. Bagi yang tidak memenuhi kriteria, akan terlempar.

Saiful menyebutkan, Pergub ini nanti bakal dilengkapi dengan petunjuk teknis, sehingga jelas penggunaannya di lapangan.