JATIMNET.COM, Surabaya – Dinas Pendidikan Jawa Timur menggunakan Surat Edaran (SE) Gubernur nomor 120/71/101/2017 tentang besaran sumbangan pembinaan pendidikan SMA/SMK yang akan diterima tiap sekolah.

“Kebijakan SPP gratis ini disampaikan Bu Khofifah (gubernur terpilih Jawa Timur 2019-2024). Acuannya pada pembahasan yang digedok Pakde Karwo (Gubernur Jawa Timur Soekarwo),” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Saiful Rachman, Selasa 4 Desember 2018.

Meski demikian, Saiful mengingatkan bahwa penetapan kebijakan SPP gratis ini akan disampaikan gubernur baru. Saiful menegaskan saat ini sekolah masih diperbolehkan untuk menarik SPP dari siswa, dan mulai Juli 2019 sudah dibebaskan.

Pemprov Jatim juga tidak akan melarang pihak sekolah akan menarik pungutan. Sekolah tetap diperbolehkan melakukan penggalangan dana, sepanjang ada kesepakatan antara komite dengan wali murid.

"Karena sekolah ini kegiatan yang banyak adalah ekstra kurikulernya. Tetapi orang tua siswa yang paling berperan,” tuturnya.

Lantas bagaimana dengan sekolah SMA/SMK swasta? Saiful Rahman menyebutkan bahwa sekolah swasta juga bakal mendapat kucuran dengan berlakunya kebijakan tersebut. Namun sifatnya bukan penggratisan SPP, lebih tepatnya bantuan subsidi.

Sehingga sekolah yang mendapat bantuan subsidi tinggal mengurangi untuk menentukan besaran SPP per Juli 2019. Misalkan salah satu SMK swasta di Gresik bantuannya Rp 165 ribu sementara SPP-nya sebesar Rp 200 ribu. Berarti masyarakat tinggal membayar kekurangannya sebesar Rp 35 ribu.

Agar tidak terjadi penyelewangan bantuan subsidi, sekolah swasta diwajibkan mengumumkan besaran SPP kepada wali murid. Termasuk penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) kepada dinas pendidikan.

“Ini sebagai pegangan dinas untuk mengawasi penyaluran dana subsidi SPP. Nanti kita keluarkan juknis khusus,” tegasnya.

Kendati demikian, Saiful Rahman menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan kepada sekolah swasta mau menerima bantuan atau tidak. Masalahnya ada sekolah yang SPP-nya sudah mencapai Rp 2 juta per bulan.

Untuk sementara, ungkap Saiful Rahman, anggaran SPP gratis SMA/SMK mulai Juli-Desember 2019 membutuhkan Rp 904 milliar. Jumlah itu bakal meningkat tajam jika diterapkan selama satu tahun ajaran penuh yang bisa mencapai Rp 2 trilliun. “Kita lihat tahun ajaran 2020/2021 dulu. Harusnya bisa memenuhi gratis selama satu tahun pelajaran,” pungkasnya.