JATIMNET.COM, Madiun – Sejumlah SMA Negeri di Kabupaten Madiun tidak mampu memenuhi kuota dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hingga Senin 24 Juni 2019 atau sehari sebelum masa daftar ulang berakhir. Kondisi ini terjadi di wilayah perbatasan dengan Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi dan Bojonegoro.

Salah satunya, SMA Negeri 1 Wungu yang hanya menjaring 118 dari pagu 140 calon siswa. Sebanyak 61 di antaranya dijaring melalui jalur online dan 57 lainnya dari jalur langsung atau offline.

“Kami masih akan menerima pendaftaran secara offline sampai besok yang bertepatan dengan jadwal terakhir daftar ulang,” kata Kepala SMA Negeri 1 Wungu Ritul Idha Djarwati, saat dihubungi Jatimnet.com.

Penerapan itu, ia melanjutkan, seperti yang dilakukan pada PPDB pada tahun-tahun sebelumnya. Sebab, sekolah itu dinyatakan sebagai ‘pelarian’ bagi calon siswa yang tidak diterima di lembaga pendidikan tinggi di wilayah Kota Madiun.

BACA JUGA: PPDB Zonasi, Lima SMA di Madiun Terima Kuota Tambahan

Secara geografis, ia menuturkan, SMA Negeri Wungu memang berada di wilayah kabupaten. Namun, sebagian besar warga di kecamatan itu memprioritaskan mendaftar di sekolah di Kota Madiun. Selain faktor akses transportasi yang lebih mudah, juga karena image kualitas pendidikan dan gengsi sosial.

“Mohon maaf, rata-rata yang sekolah di sekolah kami anak kurang mampu secara ekonomi. Kalau anak dokter, saya kira tidak mau sekolah di tempat kami,” ungkap Ritul.

Kendati demikian, ia menyatakan sistem zonasi yang kini diterapkan dalam PPDB justru menguntungkan sekolahnya. Sebab, siswa yang berdomisili di Kecamatan Wungu dan Kare dapat diarahkan ke SMA tersebut.

Kendati demikian, calon siswa dan orang tua yang pendaftarannya disusulkan di SMA Negeri 1 Wungu tetap harus membuat surat pernyataan bermaterai. “Isinya benar-benar ingin sekolah di tempat kami,” ujar Ritul.

BACA JUGA: Sejumlah SMAN di Kota Madiun Diusulkan Dapat Kuota Tambahan

Sementara itu, SMA Negeri Pilangkenceng yang kebingungan lantaran jumlah calon siswa baru masih kurang dari pagu. Ketua PPDB sekolah setempat Sigit Sugiarto, mengatakan bahwa lulusan SMP yang berhasil dijaring sebanyak 136 dari pagu 245 anak. Adapun perinciannya, 97 dari jalur online dan 39 melalui offline.

Kondisi ini berbeda dengan PPDB pada tahun sebelumnya. Sebab, para lulusan SMP dari wilayah di luar zona, yakni Saradan dan Pilangkenceng mendaftar di sekolah itu.

Sebagian di antara mereka berasal dari wilayah Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro dan Karangjati, Ngawi. “Kalau tahun ini (yang dari luar zona) tidak bisa,” ujar Sigit.

Dengan jumlah siswa yang kurang dari pagu, ia memperkirakan akan berdampak pada pemenuhan jam mengajar para guru. Terutama yang telah mengikuti program sertifikasi yang diharuskan memenuhi 24 jam mengajar. “Ini yang akan menjadi masalah. Semoaga saja segera ada kebijakan yang mengaturnya,” ungkap Sigit.