JATIMNET.COM, Surabaya – Penduduk Rwanda berkumpul pada Minggu 7 April 2019, untuk memberikan penghormatan pada 800 ribu korban Tutsi dan melunakkan Hutu untuk mengenang genosida, pembunuhan yang berlangsung selama tiga bulan, 25 tahun silam.

Upacara itu memperingati awal pekan kegiatan menghormati korban yang meninggal.

Presiden Rwanda Paul Kagame, dijadwalkan tiba untuk meletakkan karangan bunga, di atas Taman Gisozi, kompleks pemakaman korban genosida, di mana sekitar seperempat juta manusia dimakamkan.

Pada sore hari, petugas akan bergabung dengan sekitar 2000 orang dalam seremoni, “napak tilas”, dari parlemen menuju stadion sepak bola nasional, di mana lilin akan dinyalakan di malam hari.

BACA JUGA: Perempuan Magelang Ini Kelilingi Afrika Via Darat

Setidaknya, sepuluh pemimpin negara dijadwalkan akan hadir, kata Stephanie Nyombayire, kepala komunikasi kantor kepresidenan, kepada jurnalis, pada Sabtu 6 April 2019.

Gubernur Jenderal Kanada Julie Payette, dan Presiden Komisi Uni Eropa Jean-Claude Juncker, juga diharapkan hadir.

100 hari pembunuhan berlangsung pada 6 April 1994, setelah Presiden Juvenal Habyarimana dan mitranya Cyprien Ntaryamira dari Burundi, keduanya suku Hutu, terbunuh ketika pesawat mereka jatuh akibat ditembak di atas ibu kota Rwanda.

Identitas penembak tak pernah terungkap.

BACA JUGA: Cina Musnahkan 916 Ribu Babi Tertular Demam Babi Afrika

Serangan itu, menggerakkan pemerintah dan tentara serta aliansi milisi ekstrimis Hutu, melakukan genosida, untuk membunuh minoritas Tutsi.

Di desa, sepanjang kota yang padat, pembunuhan, penembakan, penguburan hidup-hidup, dilakukan oleh tetangga masing-masing.

Setidaknya, sekitar 10 ribu orang meninggal setiap hari. 70 persen dari minorirtas Tutsi dibunuh, dan sekitar 10 persen dari populasi Rwanda, hilang.

Pembunuhan berhenti pada Juli 1994, ketika Front Patriot Rwanda (RPF), gerakan pemberontakan Tutsi yang dipimpin oleh Kagame, masuk dari Uganda, dan memegang kendali negara.

BACA JUGA: Empat Desa di Mojokerto Pasang Sistem Peringatan Dini

Kebijakan resmi secara kuat meniadakan diskusi tentang etnisitas, namun oposisi mengatakan kontrol ketat atas media dan politik juga digunakan untuk membungkam perbedaan, hal yang disangkal ada oleh pemerintah.