JATIMNET.COM, Surabaya - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur periode 2019-2024 rampung diselesaikan Pemprov Jatim bersama DPRD Jatim, Rabu 10 Juli 2019.

Selanjutnya, Pemprov akan segera menghadap ke Kementerian Dalam Negeri untuk melaporkan RPJMD. “Kami sudah memiliki pondasi pembangunan lima tahun kedepan," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai Sidang Paripurna di gedung DPRD Jatim.

Sementara sembari menunggu telaah yang dilakukan Menteri Dalam Negeri, Khofifah segera mempersiapkan rencana kerja. Mulai dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Renstra (dokumen perencanaan), dan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Kami sudah harus merancang dari mulai RKPD, renstra yang itu merujuk pada RPJMD. Dari situ, kami siap membahas Rancangan APBD (2020)," ungkapnya. 

BACA JUGA: Pansus Ingin Pembahasan RPJMD Libatkan Publik

Meskipun demikian, Khofifah memberikan apresiasi kepada DPRD Jatim atas beberapa masukan dan catatan terhadap RPJMD. "Catatan fraksi cukup memberikan masukan untuk APBD 2020 maupun R-APBD. Catatan dari Fraksi akan menjadi pembahasan bersama OPD terkait," kata Khofifah yang juga mantan Menteri Sosial RI ini.

Salah satu poin penting dalam RPJMD adalah target angka pertumbuhan di rentang 5,65 persen hingga 5,67 persen. Untuk mencapainya, Pemprov segera mematangkan rencana menuju provinsi industri.

Diantaranya dengan melakukan penguatan daya saing dan meningkatkan inklusifitas industri UMKM. "Peningkatan Industri UMKM merupakan basis kebijakan pembangunan Jatim kedepan. Di antaranya mencakup intervensi pembiayaan, pemasaran, dan aspek produksinya," tuturnya.

Kendati sudah disetujui, namun sejumlah Fraksi di DPRD Jatim masih memberikan catatan terhadap RPJMD. Seperti Fraksi PKS yang menilai target pertumbuhan ekonomi pemprov di angka 5,67 persen terlalu kecil. 

BACA JUGA: Pemkot Surabaya Selaraskan RPJMD dengan Permendagri

"Angka agregat yang ditetapkan tersebut cenderung mencari amannya saja. Sehingga, target tersebut relatif mudah untuk bisa dicapai di 2024," kata juru bicara PKS Suhartono.

Fraksi PKS optimis target pertumbuhan ekonomi di Jatim bisa lebih tinggi dari yang ditargetkan. Pasalnya, hingga 2018 misalnya, angka pertumbuhan ekonomi telah mencapai 5,50 persen.

"Pertumbuhan ekonomi Jatim selama ini tidak pernah mencapai 6-7 persen. Semoga target minimalis ini tidak menjadi semangat bekerja yang ala kadarnya," ungkap Suhartono.

Lain halnya dengan Fraksi Demokrat. Juru bicara Fraksi Demokrat, Samwil menyebut, target pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan dapat menurunkan disparitas antar wilayah. Indeks Ketimpangan Wilayah pun ditargetkan turun di angka 0,31 pada 2024 dari 0,55 di 2018.