Rp 360 Miliar Dikucurkan Untuk Covid-19

JATIMNET.COM, Surabaya - DPRD Jawa Timur bersama legislatif menyepakati relokasi anggaran di awal penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebesar Rp 360 miliar dikucurkan.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah merinci Rp 360 milliar itu didapat dari pemangkasan dana kunjungan kerja DPRD Jatim sebesar Rp 100 Miliar, dana tidak terduga Rp 100 milliar, dan sisanya Rp 160 Miliar dari pemangkasan anggaran di Eksekutif (Pemprov Jatim). 

“Tapi itu masih sementara, per tadi malam (rapat pimpinan DPRD bersama Gubernur Jatim) yang akan segera diproses pengajuannya melalui mekanisme mendahului Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2020,” ujar Anik dalam keterangan resminya, Minggu 29 Maret 2020.

BACA JUGA: Lockdown Covid-19

Menurutnya, DPRD Jatim sangat setuju bahwa penanganan covid-19 ini tidak hanya fokus penyelesaian kesehatan, tapi juga mempertahankan ekonomi. Yakni pemberian kompensasi kepada Industri Kecil Menengan (IKM) yang terdampak, Pedagang keliling, warung-warung kopi serta warga terpencil di kepulauan. 

DPRD Jatim, kata Anik, segera dalam minggu ini dilakukan perubahan mendahului PAK. Pengesahannya cukup membuat Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran P-APBD 2020 yang ditandatangani bersama gubernur dengan pimpinan DPRD. 

Rencananya tanggal 7 April mendatang setelah reses DPRD Jatim selesai, langsung dibahas perubahan anggaran tersebut. “Jadi tanpa melalui pembahasan yang lama karena tidak perlu keputusan DPRD,” terangnya.

BACA JUGA: Satu Orang Banyuwangi Positif Covid-19

Dengan demikian, jika sudah ditandatangani bersama maka Rp 260 miliar tambahan itu akan dikelola oleh BPBD. “Harapan besar kami agar BPBD mampu melakukan penggunaan dan manajemen yang baik dengan perencanaan yang komprehenship sehingga anggaran tersebut tepat sasaran,” ungkapnya. 

Untuk diketahui, sejak wabah Covid-19 menerpa Jawa Timur, Pemprov sudah menggunakan dana tak terduga. Dari total anggaran RP 100 miliar, sudah terserap Rp 77 Miliar. Digunakan untuk sejumlah prorgram kesehatan, seperti penyediaan Alat Pelindung Kesehatan, penyediaan kamar perawatan dan sebagainya. 

“Selain dari dana tak terduga, anggaran itu bisa saja bertambah, kami serahkan kepada Gubernur bersama tim anggaran eksekutif agar mengecek lagi anggaran-anggaran yang kurang urgent untuk dikepras lagi,” pungkasnya.