JATIMNET.COM, Surabaya - Sebagian masyarakat Surabaya menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang rencananya berlaku pada 1 Januari 2020 mendatang.

Salah satu peserta BPJS Kesehatan Kelas I, Surabaya, Septi berharap kenaikan tidak terjadi dan lebih baik mendorong kedisiplinan dalam mekanisme pembayaran peserta.

"Harapannya tidak naik, yang penting disiplinkan saja pembayarannya. Sekarang sudah bisa melalui bank, sudah bagus, saya pribadi menolak," ungkap Septi di Kantor Cabang Utama BPJS Kesehatan Surabaya, Selasa 3 Agustus 2019.

BACA JUGA: Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Ditunda hingga Januari 2020

Septi mengaku terkejut dengan rencana kenaikan tarif BPJS Kesehatan tersebut sehingga membuatnya langsung datang ke KCU Surabaya untuk mengubah kepesertaan dari kelas I ke kelas II untuk menghindari beban biaya yang ditanggung oleh keluarganya.

"Kelas I ditanggung suami. Kami lima orang sekeluarga, banyak sekali bayarnya," tambah perempuan yang enggan menyebutkan asal daerahnya itu.

Hal serupa disampaikan oleh peserta mandiri kelas II, Andik. Ia mengaku tidak sepakat dengan kenaikan tersebut dan mengaku baru mengetahui informasi tersebut hari ini, Selasa 3 September 2019.

BACA JUGA: BPJS Terapkan Pembayaran Autodebit untuk Semua Peserta

"Saya baru tahu hari ini, tentu saja tidak sepakat," ujarnya.

Sementara itu, pantauan Jatimnet di KCU BPJS Kesehatan Surabaya, Jalan Raya Dharma Husada Indah Nomor 2, Surabaya, antrean peserta yang datang membeludak hingga pukul 11.00 WIB. Nomor antreannya bahkan mencapai 500.

Jatimnet juga menanyakan pendapat kenaikan tarif kepada beberapa warga yang datang ke KCU BPJS Kesehatan Surabaya.

"Tolong Mas, sebaiknya ditolak, sebaiknya tidak naik," ungkap Ana, peserta Kelas I BPJS Kesehatan.

Hal tersebut diakui oleh Kepala Cabang Utama BPJS Kesehatan, Herman Dinata yang mengatakan sejak Senin kemarin hingga hari ini peserta yang datang ke BPJS Kesehatan semakin meningkat.

BACA JUGA: Besaran Iuran BPJS Kesehatan Tunggu Perpres

Ia mengatakan, kebanyakan peserta mulai menurunkan kelas layanan yang didapatkan menjadi kelas di bawahnya untuk menghindari tanggungan biaya yang besar.

"Biasanya awal pekan 400 sampai 500 peserta, tapi pekan ini saja, sejak kemarin per hari antrean mencapai 700 hingga 800, ada yang mulai downgrade kelas atau turun," tambahnya.

Sementara itu, mengenai data peserta BPJS Kesehatan di Kota Surabaya, tercatat sebanyak 88,61 persen dari total 2,9 juta warga Kota Surabaya telah terdaftar kepesertaan.

Di antaranya peserta mandiri sebanyak 499.257 peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan 115.224 peserta yang termasuk bukan pekerja.

BACA JUGA: BPJS Kesehatan KCU Surabaya Berharap Pemerintah Ukur Kemampuan Masyarakat

"Yang menunggak di Surabaya termasuk sedikit, sekitar 136 ribu peserta saja," lanjut Herman.

Mengenai gejolak penolakan yang terjadi, Herman mengaku Pemerintah senantiasa mendengarkan masukan dari masyarakat terutama berkaitan dengan kemampuan pembayaran kepesertaan BPJS Kesehatan.

"Gejolak penolakan di Kota Besar seperti Surabaya memang terasa, apalagi informasi begitu cepat, memang sudah banyak yang tahu dan pemerintah pasti mendengarkan," ujarnya.

Hingga saat ini, peraturan presiden terkait rencana kenaikan tarif BPJS Kesehatan belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.