JATIMNET.COM, Surabaya – Pelaksana harian Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo Isgiyanto mengatakan rencana pembangunan tanggul Kali Lamong terkendala pembebasan lahan.

“Kalau (urusan)  tanah ini bisa diselesaikan di daerah, kami siap mengusulkan anggarannya,” ujarnya usai rapat dengar pendapat di DPRD Jawa Timur, Senin 27 Januari 2020.

Kali Lamong-anak Bengawan Solo, melintasi Lamongan, Gresik, Mojokerto, dan Surabaya. Tiap musim hujan, airnya meluap dan membanjiri permukiman sejumlah daerah di Gresik dan Mojokerto.

BACA JUGA: Atasi Banjir Langganan Kali Lamong, Emil dan Bupati Gresik Gelar Rakor

Melalui Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2019, pemerintah telah mengamanatkan normalisasi dan pembuatan tanggul Kali Lamong. Untuk itu, disediakan dana Rp 1,04 trilyun dan hanya bisa dicairkan jika perkara pembebasan lahan tuntas.

Menurut Isgiyanto, upaya normalisasi Kali Lamong direncanakan berlangsung pada akhir 2021. Asalkan, kajian Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP), untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepemilikan lahan, serta penetapan lokasi rampung pada akhir 2020.

“Setelah itu proses pembebasan lahan. Namun itu tetap harus ada apprasial. Harga layak di pasaran, baru kemudian dibebaskan. Cukup makan waktu,” katanya.

BACA JUGA: Kali Lamong Meluap, Wagub Emil: Normalisasi Sungai Masuk Perpres 80

Selama proses pembebasan lahan belum bisa dilakukan, rencana normalisasi dan pembuatan tanggul pun tak bisa dijalankan. Dan dikhawatirkan, banjir akibat luapan Kali Lamong terus terjadi.

BBWS Bengawan Solo mencatat, Gresik menjadi kabupaten yang harus membebaskan lahan paling luas. Jumlahnya mencapai 149 hektare. Sementara informasi yang diterima Komisi D DPRD Jatim, Pemkab Gresik kesulitan menyediakan dana pembebasan lahan.

Anggota Komisi D Hidayat mengatakan dengan perkiraan harga tanah Rp 400 ribu per meter, Pemkab butuh dana sebesar Rp 600 milyar. “Itu estimasi lho,” katanya.