
Reporter
Agus SalimSabtu, 4 Januari 2020 - 02:30
Editor
Bruriy Susanto
RAKOR: Suasana rapat koordinasi wakil Gubernur Jatim bersama Bupati Gresik guna mengatasi banjir langganan di ruang rapat Bupati Gresik, Jumat 3 Januari 2020.
JATIMNET.COM, Gresik - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak melakukan koordinasi dan bertemu langsung dengan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto untuk membicarakan banjir, Jumat 3 Januari 2020.
Rapat koordinasi itu sendiri tidak lain membicarakan rencana pembangunan tanggul Kali Lamong yang masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan di Jatim.
“Ini salah satu upaya kami bersama wilayah terdampak banjir. Terutama di Kabupaten Gresik untuk duduk bersama mencari solusi mengatasi banjir,” kata Emil, Jumat 3 Januari 2020 kemarin.
BACA JUGA: Amankan Listrik di Musim Hujan Saat Banjir
Emil menyampaikan, pembangunan tanggul Kali Lamong membutuhkan dana yang besar dan melibatkan Balai Besar Wilayah Bengawan Solo serta Kementerian.
“Pembangunan tanggul Kali Lamong membentang dari Gresik hingga Mojokerto membutuhkan dana besar. Oleh sebab itu butuh pemetaan yang matang agar anggaran bisa lebih sesuai dengan rencana,” ujarnya.
Emil berharap adanya ketersediaan lahan yang paling rendah resiko dampak genangan air. Terutama wilayah yang tidak padat penduduk, serta tak ada tanaman pangan seperti sawah.
BACA JUGA: Bencana Banjir Masih Jadi Ancaman di Jatim
“Bersama BPWS, kami lakukan identifikasi lahan yang paling rendah resiko terdampak genangan airnya,” kata Emil.
Sementara, Bupati Sambari mengatakan bahwa banjir dari luapan anak sungai Bengawan Solo ini menjadi banjir tahunan di sejumlah daerah seperti Mojokerto hingga Gresik.
Gresik sendiri terdapat lima kecamatan yang terdampak. Untuk itu, melalui pertemuan bersama Wakil Gubernur Jawa Timur, BPWS, Bupati Sambari ingin penanganan banjir di wilayahnya itu dapat segera teratasi.
“Melalui pertemuan ini, kami ingin ada progres. Ke depan terkait dengan penanganan banjir. Terutama di wilayah yang kritis agar menjadi skala prioritas, ditentukan sesuai teknis,” kata Sambari.
Lebih jauh, Bupati mengaku penanganan Kali Lamong, memang menjadi kewenangan BPWS. Namun pihaknya terus berupaya keras agar dapat dicarikan solusi sehingga banjir dapat tertangani dan tidak terjadi lagi.
“Kami optimis, masuknya penanganan Kali Lamong pada perpres 80 tahun 2019 dapat segera terealisasi sehingga mampu memberikan solusi terbaik untuk penanganan Kali Lamong,” ujar Sambari.