JATIMNET.COM, Surabaya - PDI Perjuangan belum juga mengumumkan rekomendasinya untuk Pilwali Surabaya. Kota pahlawan tidak termasuk dalam lima daerah yang diumumkan hari ini, Selasa 11 Agustus 2020.

Pengamat politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), Sucahyo Tri Budiono menilai, drama pengumuman Pilkada Surabaya ini menandakan bahwa PDI Perjuangan belum menemukan pengganti Wali Kota Surabaya saat ini, Tri Rismaharini.

"PDI Perjuangan belum menemukan kader internal di Jawa Timur yang selevel dengan kualitas dan kapasitas sesuai Bu Risma," ujar Sucahyo, Selasa 11 Agustus 2020.

Kader PDI Perjuangan yang muncul di permukaan selama ini, seperti Whisnu Sakti Buana, Armuji atau kader lainnya dinilai tidak memiliki daya kejut di masyarakat. Kualitas yang diusung tidak bisa menyaingi kepopuleran Tri Rismaharini.

Dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik itu pun memprediksi pertarungan diinternal PDI Perjuangan sangat kental. Sejumlah kader internal saling klaim mendapat rekomendasi dari DPP PDI-P.

"Internal sangat kuat pertarungannya untuk mengusung di level wali kota maupun wakil wali kota. Sayang kader yang ada belum melebihi kualitas Tri Rismaharini," terangnya.

BACA JUGA: PDIP Umumkan Rekom Lima Daerah Ini di Jatim

Melihat bakal calon lainnya, Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin yang didukung delapan partai politik, kualitasnya setara. Bahkan menurut banyak kalangan bisa menggunguli Wali Kota Tri Rismaharini. "Ini pekerjaan berat bagi PDI-P untuk mengangkat elaktabikitas dari calon yang diusung di Pilwali Kota Surabaya," terangnya.

Ia menerangkan, untuk Pilwali Kota Surabaya 9 Desember 2020, PDIP memiliki pekerjaan berat. Menurutnya, pilihan terbaik untuk kepentingan Pilwali maupun Pemilu Legislarif 2024 adalah mengandeng kekuatan Machfud Arifin (MA). "Memang ini pilihan sulit. Karena strategi politik yang digarap tidak merugikan kepentingan pemilu 2024 mendatang," tegasnya.

Seperti diketahui, DPP PDI Perjuangan hari ini mengumumkan rekomendasikan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahap tiga. Untuk Jawa Timur, hanya mengumumkan 5 kabupaten, tanpa merekom Pilwali Kota Surabaya.

Lima kabupaten/kota yang mendapat rekomendasi diantaranya Kabupaten Gresik, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Ponorogo. "Ini menunjukkan Bu Mega sangat hati-hati, agar tidak keliru memberikan rekomendasi," tandasnya.