Jumat, 22 Maret 2019 - 20:14
JATIMNET.COM, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan, selain memberikan dukungan dalam inovasi pembiayaan, sektor swasta juga diharapkan dapat memberikan inovasi lainnya dalam bidang teknologi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pembangunan infrastruktur.
"Keterlibatan swasta membawa dampak daya ungkit dari hasil investasinya, sehingga keuntungan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya," kata Danang dalam forum High Level Dialogue on Indo Pacific Cooperation, Jumat 22 Maret 2019.
BACA JUGA: Atasi Banjir Tol Madiun, Bina Marga Kaji Pembangunan Tanggul
Danang menyebutkan, sektor swasta saat ini lebih tertarik pada pengusahaan jalan tol di ruas tol dengan volume lalu lintas harian tinggi di kawasan perkotaan. Padahal, kata Danang, sektor swasta seharusnya tertantang untuk ikut masuk ke dalam pembangunan jalan tol pada ruas yang kelayakan finansialnya rendah.
“Salah satu caranya dengan inovasi pengembangan kawasan di sekitar jalan tol yang sedang dibangun, sehingga tidak hanya mengharapkan pada pendapatan dari tarif jalan tol," ujarnya.
Selama ini pemerintah juga telah memberikan dukungan viability gap fund (VGF) berupa jaminan maupun dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan sebagian konstruksi jalan tol sehingga meningkatkan kelayakan finansial suatu ruas tol.
BACA JUGA: Diduga Temukan Situs Purbakala, Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang Dihentikan
Dengan dikembangkannya kawasan sekitar tol akan memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah. “Pihak swasta sebagai investor diuntungkan dengan peningkatan volume lalu lintas di jalan tol yang dibangun. Sementara industri dan permukiman yang tumbuh akan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja," katanya.
Menurut Danang, pemerintah siap memfasilitasi ide-ide inovatif pengembangan kawasan di sepanjang jalan tol yang sedang dibangun agar tidak terjadi pengulangan kesalahan yang sama dalam pembangunan.
Kemampuan APBN 2020 – 2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun.
Kebutuhan anggaran ini mencakup sektor Sumber Daya Air sebesar Rp 577 triliun, sektor Jalan dan Jembatan Rp 573 triliun, sektor permukiman Rp 128 triliun, dan sektor perumahan sebesar Rp 780 triliun.(ant)
