JATIMNET.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai keterlibatan PT. Garam penting untuk menjadi stabilisator dan penjaga stok garam di pasaran, agar harga komoditas produksi Madura itu tak anjlok.

Namun, Khofifah mengungkapkan, agar memiliki fungsi itu, PT Garam perlu mendapat mandat dari kementerian yang membawahinya.

"Harus ada penunjukan khusus dari Menteri BUMN atau Menteri Keuangan untuk menunjuk PT Garam sebagai penyangga stok garam nasional dan stabilisator harga," kata Khofifah, dalam siaran pers, Senin 22 Juli 2019. 

Selain itu, gubernur kelahiran Surabaya ini berharap ada data tunggal yang bisa diakses untuk melihat kebutuhan garam. Data yang juga menyebutkan informasi tentang produksi, dan impor garam yang mengalir masuk ke dalam negeri. 

BACA JUGA: Harga Garam Terjun Bebas Hingga Rp500 per Kilogram

Data tunggal yang akan digunakan untuk mengontrol impor garam dan menyeimbangkan antara kapasitas produksi garam nasional dengan kebutuhan.

"Produksi garam kami ini besar, sampai 9,420 ribu ton dari Madura ini," imbuhnya. 

Berdasarkan data, produksi garam nasional mencapai 1,9 juta ton. Sedang kontribusi garam Jatim mencapai 0,95 juta ton terhadap nasional atau 49,07 persen.

Dari total produksi garam nasional, sebanyak 37,11 persen berasal dari Madura atau 0,72 juta ton ada di Madura. 

BACA JUGA: BEM Desak Pemerintah Hentikan Impor Garam

Direktur Operasi PT Garam Hartono, mengaku telah menyerap garam petani sejak mendapat penyertaan modal tahun 2015 silam.

Hanya saja, penyerapan tidak diikuti dengan kemampuan menjual kembali akibat harga beli garam dari petani terlalu tinggi, sementara harga pasar sedang rendah. 

"Tahun ini kami tetap menyerap, kami akan manfaatkan sisa dana PMN dari tahun lalu," kata Hartono.