JATIMNET.COM, Ponorogo – Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengalami kemajuan pesat di sektor pemerataan pembangunan yang mana ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni mengatakan, semua visi misinya dalam menjadi kepala daerah telah ia laksanakan selama lima tahun terakhir. Bahkan program kegiatan pemerintah sudah 100 persen ia laksanakan termasuk untuk tahun 2021.

“Karena untuk 2021 Pemkab dibawah pimpinan saya, sudah mengirim surat ke DPRD yang namanya rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2021,” kata Ipong, dalam jumpa pers Jumat malam, 25 September 2020.

Ipong mengungkapkan selama lima tahun kebelakang Pemkab Ponorogo juga telah mengalokasikan Rp 300 juta pertahun bagi seluruh desa di Ponorogo sejak 2017 hingga 2021.

BACA JUGA: Pinjam Rp 200 Miliar Hanya untuk Perbaikan Jalan di Ponorogo

Selain itu berbagai progam seperti suntikan dana sebesar Rp 6 juta per-tahun untuk posyandu anak dan posyandu lansia terus dilakukan. “Secara bertahap 150 ambulans juga telah tersebar ke Desa-desa yang berada di geografis terpencil,” ungkap Ipong.

Di samping itu, pemberian insentif terhadap guru madrasah diniyah juga diberikan oleh Pemkab Ponorogo, nilainya sebesar Rp 1,2 juta per-tahun sejak 2017 silam. Selain itu insentif terhadap guru tidak tetap (GTT) dan pekerja tidak tetap (PTT) juga terus dilanjutkan hingga sekarang.

“Alhamdulillah, di tengah pandemi ini dimana semua anggaran pemerintah tersedot untuk penanganan pandemi, kita mendapat pinjaman Rp 200 miliar untuk melakukan pembangunan infrastruktur,” terang Ipong.

Ipong menjelaskan pinjaman itu merupakan bagian dari progam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mana bisa menjadi penguatan ekonomi berbasis potensi daerah dan produk unggulan pada 2020. Pinjaman ini diperoleh dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dengan bunga 0 persen.

BACA JUGA: Hari Jadi Ponorogo, Forpimda Lakukan Ziarah Makam dan Beri Penghargaan Kepada Warga Ponorogo

Bahkan pinjaman ini merupakan sebuah prestasi yang mana tidak semua daerah bisa mendapatkan pinjaman tersebut, karena hanya diberi waktu selama tujuh hari. “Alhamdulillah kita sudah disetujui, sudah ditandatangani perjanjiannya minggu depan sudah bisa cair,” ujar Ipong.

Ipong juga sedikit memaparkan tentang RPJMD 2021 yang akan diajukan pada RAPBD 2021, dimana berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat berbasis nilai agama dan budaya. Yang mana ia telah mengajukan RKPD kepada DPRD Ponorogo dan juga telah disampaikan nota keuangan.

“Salah satu usulan saya pada 2021 mendatang dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat melalui bantuan khusus lewat desa (BKLD) berupa bantuan operasional per RT Rp 2 juta per tahun,” papar Ipong.

Sehingga dalam rangka mewujudkan RPJMD ke lima dalam masa pemerintahannya Ipong berharap usulan tersebut dapat disetujui oleh DPRD. Bahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat bantuan dana untuk anggaran kas dasa wisma, sehingga untuk setiap 10 keluarga akan ada satu dasa wisma sebesar Rp 1 juta per tahun. “Di Ponorogo ada 14.409 dasa wisma,” jelas Ipong. (ADV/Inforial)