JATIMNET.COM, Mojokerto – Kota Mojokerto terpilih menjadi satu dari 41 daerah percontohan pengembangan program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) nasional.

Dengan penunjukan tersebut, maka uji coba penerapan sistem digital dalam penyaluran bansos diterapkan di daerah yang juga dikenal sebagai Kota Onde-onde ini.

Kota Mojokerto patut berbangga. Sebab, termasuk empat dari 38 kota/kabupaten se-Jawa Timur yang terpilih menjadi pilot project program nasional tersebut selain Kota Malang, Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi.

Dengan demikian, Kota Mojokerto terbukti sebagai wilayah strategis dalam pengembangan tata kelola bantuan sosial berbasis data dan teknologi.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan bahwa capaian ini merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah dalam membenahi sistem penyaluran bansos agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Hingga akhirnya dipercaya pemerintah pusat untuk menerapkan digitalisasi dalam program tersebut.

“Digitalisasi bantuan sosial ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, data menjadi kunci utama,” tutur Ning Ita sapaan akrab Ika Puspitasari, Selasa, 3 Februari 2026.

Ia menjelaskan, salah satu fokus utama dalam pelaksanaan piloting ini adalah penguatan sinkronisasi serta validasi data antarinstansi.

Efektivitas pelaksanaannya tak luput dari kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Terutama dalam akses data akurat agar perlindungan sosial benar-benar dirasakan penerima manfaat yang membutuhkan.

“Selama ini tantangan terbesar penyaluran bansos adalah ketepatan data. Dengan integrasi data kependudukan dan data statistik, kami berharap tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran, tumpang tindih, atau justru tidak diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” terangnya.

Lebih lanjut, Ning Ita menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi bansos tidak hanya bergantung pada sistem yang dibangun.

Namun, juga pada keterlibatan aktif pemerintah daerah. Mulai dari kesiapan perangkat daerah, hingga peningkatan literasi digital masyarakat menjadi faktor penentu keberlanjutan program tersebut.

“Sebagai daerah, Kota Mojokerto siap menjadi contoh dalam pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial yang transparan dan akuntabel.” ucap Ning Ita.

Melalui program ini, diharapkan skema digitalisasi bantuan sosial yang diuji di daerah-daerah percontohan dapat diterapkan secara lebih luas.

Dengan demikian, efektivitas perlindungan sosial secara nasional dapat terus ditingkatkan dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (adv-kom)