JATIMNET.COM, Jakarta – Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sepakat menjalin kerjasama. Kedua lembaga itu membuat nota kesepahaman dan bersama-sama memberikan pendidikan literasi tentang bagaimana menjaga politik yang sehat.

Polri dan Dewan Pers akan membuat program bersama berupa pertukaran informasi, sosialisasi, dan edukasi pencegahan polarisasi atau terbelahnya masyarakat pada pemilu mendatang.

BACA JUGA : Puan Tegaskan Belum ada Pembicaraan Soal Capres di PDI Perjuangan

“Tantangan ke depan yang akan kita hadapi membutuhkan kesepahaman tentang pemberitaan dan cooling system yang saat ini dilaksanakan Polri untuk mencegah polarisasi yang bisa memecah belah persatuan akan bangsa dan acap muncul karena penggunaan politik identitas dalam pemilu,” jelas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dikutip dari laman NTMCPolri, Rabu, 22 Juni 2022.

Menurut Kapolri, tantangan ke depan akan menjadi semakin besar. Untuk itu dibutuhkan upaya mengurangi potensi perpecahan. Upaya itu selalu disampaikan setiap bertemu dengan seluruh elemen masyarakat dan semua tokoh.

Secara khusus, mantan Kabareskrim Polri itu menyampaikan terima kasih atas kunjungan Dewan Pers. "Kami akan terus bersinergi untuk melakukan hal-hal yang terbaik dan mendukung kemitraan antara pers atau rekan-rekan media dan kepolisian. Kita sama-sama selalu berada di lapangan dalam situasi yang tentunya butuh keberadaan kita," papar Kapolri.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Azyumardi Azra menjelaskan dalam menghadapi Pemilu 2024, Dewan Pers dan Polri memiliki keinginan yang sama, yakni menjaga kohesi sosial atau keutuhan sosial. Dia berharap masyarakat kelak tidak terpecah belah.

"Kawan-kawan media seyogyanya tidak memakai diksi-diksi yang memecah belah anak bangsa yang selama ini masih dipakai. Kita benar-benar harapkan itu tidak dipakai lagi," kata dia.

BACA JUGA : Menuju Pemilu 2024, Partai Demokrat Ancang-ancang Masuk Koalisi PKB-PKS

Azra juga menginginkan adanya peningkatan kualitas jurnalistik. Ini dalam rangka menjaga dan mencegah terjadinya penyebaran berita hoaks atau informasi bohong yang dapat berimplikasi pada perpecahan bangsa. Keinginan terjadinya peningkatan kualitas jurnalistik itu juga disampaikan oleh Kapolri.

“Kami minta pelayanan yang diberikan berdasarkan pada jurnalisme terverifikasi. Bukan yang dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan jurnalistik untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan ekonomi dan lainnya," jelas Azra.

Dalam audiensi itu Prof Azra juga didampingi pengurus Dewan Pers lainnya. Mereka yang ikut hadir adalah M Agung Dharmajaya (wakil ketua) serta para anggota Dewan Pers, yakni Arif Zulkifli, Ninik Rahayu, Atmaji Sapto Anggoro, Totok Suryanto, dan Yadi Hendriana.